Potensi Kurban di Indonesia Rp52 Triliun, INDEF Soroti Ketimpangan Distribusi Daging

LANGIT7.ID-Jakarta; Potensi ekonomi kurban di Indonesia disebut sangat besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah. Namun di balik besarnya angka tersebut, distribusi daging kurban dinilai masih timpang, tata kelola belum optimal, dan manfaatnya belum sepenuhnya menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, yang membedah praktik kurban di Indonesia dari sisi distribusi, rantai pasok, hingga desain kebijakan ekonomi berkelanjutan.


Kurban Triliunan Rupiah, Tapi Ketimpangan Distribusi Masih Tinggi

Kepala CSED INDEF Prof. Nur Hidayah menyoroti besarnya potensi ekonomi kurban yang belum diimbangi distribusi yang adil.

Menurutnya, berbagai lembaga mencatat angka berbeda terkait nilai ekonomi kurban nasional. Social Trust Fund UIN Jakarta bersama mitra riset menyebut praktik kurban masyarakat Indonesia mencapai sekitar Rp52,3 triliun, sementara proyeksi Puskas BAZNAS berada di kisaran Rp34,85 triliun dan IDEAS sekitar Rp27,1 triliun.

Prof. Nur mengatakan, perbedaan itu menunjukkan belum adanya standar data yang seragam karena praktik kurban masih banyak berlangsung lewat jalur informal seperti masjid, musala, pesantren, hingga komunitas lokal.

"Data menunjukkan bahwa 95,9% transaksi pembayaran kurban masih dilakukan secara luring atau konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa secara mayoritas mutlak pengelolaan dan distribusi kurban masih bertumbuh pada saluran-saluran informal," ujar dia dalam webinar Muslimah Ekonom Syariah Bicara Ekonomi Kurban, Senin (25/5/2026).

Ia menilai, paradoks besar justru muncul ketika instrumen redistribusi sosial sebesar itu belum mampu menjangkau daerah yang kekurangan protein hewani.

Prof. Nur memaparkan surplus distribusi kurban masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sejumlah wilayah seperti Papua dan Maluku justru mengalami defisit.

"Praktik distribusi qurban di Indonesia saat ini berpotensi memperlebar disparitas sosial ekonomi alih-alih mereduksinya," ujar dia.

Menurut dia, inovasi pengolahan seperti kornet dan rendang kaleng perlu diperluas agar distribusi bisa menjangkau wilayah yang jauh tanpa terhambat daya tahan daging segar.

Ia juga menekankan digitalisasi tidak boleh mematikan peran masjid sebagai pusat kepercayaan masyarakat, melainkan harus berjalan berdampingan.


Blockchain, Green Qurban, dan Masalah Transparansi Rantai Pasok

Peneliti CSED INDEF Murniati Mukhlisin menyoroti persoalan rantai pasok kurban yang dinilai masih belum efisien, tidak transparan, dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi.

Ia mencontohkan harga sapi dengan bobot serupa bisa berbeda jauh hanya dalam wilayah yang berdekatan, menandakan belum adanya sistem data harga yang terintegrasi.

Murniati juga menyinggung pengalaman masyarakat yang berkurban secara digital tetapi harus menunggu lama untuk mendapatkan laporan distribusi.

"Qurban bukan sekedar ritual penyembelihan melainkan cetak biru ketahanan pangan dan keadilan ekonomi Indonesia," ujar dia.

Ia mendorong pemanfaatan blockchain untuk menciptakan audit trail yang lebih transparan, mulai dari identitas hewan, lokasi penyembelihan, hingga distribusi ke penerima manfaat.

"Kalau data awal salah, blockchain hanya menyimpan kesalahan secara permanen," ujar dia.

Menurutnya, digitalisasi tetap harus dibarengi tata kelola manusia yang disiplin karena teknologi hanya akan bekerja sesuai data yang dimasukkan.

Selain transparansi, ia juga mendorong konsep green qurban agar pelaksanaan kurban tidak menambah persoalan lingkungan.

Sorotan diberikan pada penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan limbah darah dan organ hewan, hingga peluang pemanfaatan limbah untuk produk turunan seperti pupuk, farmasi, hingga kosmetik halal.


Kurban Harus Jadi Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

Peneliti CSED INDEF Nurhastuti Wardhani menilai praktik kurban selama ini masih terlalu identik dengan kegiatan musiman, padahal potensinya jauh lebih besar.

Ia menilai Indonesia seharusnya mampu membangun ketahanan pangan berbasis peternakan lokal, bahkan dalam jangka panjang berpeluang masuk ke pasar global.

"Kita harus memiliki visi agar qurban ini tidak hanya sekedar rutinitas, tidak hanya temporary, tapi bagaimana kita memberdayakan peternak lokal kita yang ada sekitar tiga belas juta," ujar dia.

Menurutnya, peternak kecil saat ini hanya menikmati momentum ekonomi saat musim kurban, lalu kembali menghadapi tekanan keuangan di luar periode tersebut.

Karena itu, ia mendorong skema pembiayaan syariah seperti tabungan kurban untuk memperkuat sektor hulu.

Selain itu, Nurhastuti menilai pengelolaan limbah, standarisasi rumah potong hewan, distribusi berbasis data stunting dan kemiskinan ekstrem, hingga pengalengan daging untuk cadangan pangan nasional perlu menjadi agenda kebijakan.

"Indonesia ini merupakan salah satu food waste terbesar di dunia, sehingga kita bisa menurunkan angka food waste dan mengubahnya menjadi cadangan pangan darurat nasional bahkan kalau perlu kita bisa ekspor," ujar dia.

Ia memproyeksikan reformasi tata kelola kurban dapat menciptakan ekosistem ekonomi sirkular dari hulu hingga hilir, dengan manfaat yang tidak berhenti pada momentum Idul Adha semata.

Bagi INDEF, kurban tak lagi cukup dipandang sebagai ritual tahunan, tetapi bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, dan penguatan peternak lokal jika tata kelolanya dibenahi.