Petani Madiun Curhat ke Anggota DPD LaNyalla Soal Krisis Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim

LANGIT7.ID-, Madiun- - Anggota DPD RI dari Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan kunjungan reses di Kabupaten Madiun, Minggu (8/6/2025) malam untuk mendengar langsung aspirasi dari kelompok tani setempat. Kegiatan ini digelar di halaman Pondok Pesantren Angkreng, Desa Nglames, Madiun.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kelompok tani, termasuk Ketua Kelompok Tani Wetan Kali (Timur sungai) dan Kulon Kali (Barat sungai) Nglames. Suroso wakil dari kelompok tani dalam dialog terbuka itu menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, khususnya terkait dampak perubahan iklim dan infrastruktur pertanian yang masih belum memadai.

Suroso menjelaskan bahwa para petani di wilayah Nglames dan sekitarnya sering mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem dan banjir musiman yang kerap melanda sawah mereka. Air sungai yang berasal dari wilayah Kota Madiun sering meluap ke area pertanian, merusak tanaman dan mengganggu musim tanam.

“Setiap kali hujan besar, air dari kota masuk melalui sungai di desa kami. Irigasi tidak lancar, dan tanggul yang jebol sejak beberapa tahun lalu tak kunjung diperbaiki. Kami sudah melapor ke DPRD Kabupaten, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” keluh Suroso.

Baca juga:Menteri Kebudayaan Hadiri Penutupan Bali International Film Festival 2025: Jendela Budaya Indonesia kepada Dunia

Selain masalah banjir, para petani juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur penunjang produksi pertanian. Salah satunya adalah permintaan pengadaan gudang penyimpanan pupuk dan benih. Selama ini, pupuk dan benih disimpan di rumah warga, yang dinilai kurang aman dan tidak efisien.

“Kami juga butuh alat pengering padi. Saat musim panen tiba, apalagi di musim hujan, harga gabah jatuh. Kalau bisa disimpan dan dikeringkan dulu, kami bisa mendapat harga lebih baik. Minimal satu mesin pengering berkapasitas 5 ton per kelompok tani,” ujar Suroso.

Permintaan lain yang disampaikan adalah alat pertanian seperti bajak, serta bantuan untuk mengembangkan peternakan sapi. Hal ini muncul karena lahan yang biasanya disewa petani kini banyak yang dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Akibatnya, luas lahan garapan berkurang signifikan.

Suroso juga mengeluhkan tidak adanya subsidi listrik untuk petani. Menurutnya, untuk musim tanam ke-3 (MT 3), ia bisa menghabiskan pulsa listrik hingga Rp18 juta per musim tanam, karena masuk kategori pelanggan bisnis.

“Dengan kondisi seperti ini, margin keuntungan musim tanam ke-3 sangat tipis. Kami biasanya menahan hasil panen selama dua bulan agar harga naik seribu per kilogram. Tapi tanpa dryer, ini sulit dilakukan,” jelasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, LaNyalla menyatakan keprihatinannya atas berbagai persoalan yang dihadapi petani Madiun. Ia menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal pengelolaan irigasi dan DAS tingkat kabupaten dan provinsi.

“Saya akan segera berkordinasi dengan Gubernur Jawa Timur agar ada langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir dan irigasi ini. Tugas kami di DPD adalah mengawal aspirasi dari daerah agar sampai ke pemerintah pusat maupun provinsi,” kata LaNyalla.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, perubahan pola hujan, suhu yang meningkat, dan cuaca ekstrem sudah jelas mempengaruhi produksi dan pendapatan petani.

“Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata. Mulai dari subsidi listrik untuk petani, penyediaan alat produksi, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. Jangan biarkan petani berjuang sendiri,” tegas Ketua DPD RI ke-5 itu.

LaNyalla juga mendorong petani untuk terus menyuarakan aspirasinya dan tidak ragu berkomunikasi dengan wakil-wakil daerah.