Tentang Anggota DPD RI Hadiri Acara LGBT di Thailand, Pantaskah?

Oleh: Anderyan Noor
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

LANGIT7.ID-Kehadiran Anggota DPD RI Arya Wedakarna dalam undangan Komite MS Organization di Thailand patut menjadi perhatian publik dan perlu dilihat secara kritis dari perspektif etika pejabat publik, kepatutan, tanggung jawab moral, serta kehormatan lembaga negara.

Kami tidak sedang mempersoalkan hak pribadi seorang warga negara untuk bepergian ke luar negeri maupun menghadiri suatu undangan. Namun, ketika yang bersangkutan masih berstatus sebagai Anggota DPD RI, maka standar etik dan kehati-hatian yang melekat pada dirinya tentu berbeda dengan warga negara biasa.

Seorang pejabat publik semestinya melakukan due diligence atau pemeriksaan dan penelusuran yang memadai terlebih dahulu terhadap penyelenggara, substansi kegiatan, agenda acara, pihak-pihak yang terlibat, serta konsekuensi reputasi sebelum menyatakan kesediaan menghadiri sebuah kegiatan di luar negeri.

Terlebih apabila dalam rangkaian acara tersebut terdapat agenda yang berkaitan dengan isu transgender/LGBT, yang merupakan isu sosial dan moral yang sensitif serta memiliki perdebatan yang kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Kami menghargai penjelasan Arya Wedakarna bahwa kehadirannya di Thailand dilakukan dalam kapasitas sebagai tokoh yang berkaitan dengan promosi pariwisata Bali, bukan sebagai representasi resmi DPD RI. Akan tetapi, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan etik yang muncul.

Pertanyaan publik justru harus diarahkan pada proses sebelum keberangkatan.

Apakah pihak yang bersangkutan telah memeriksa secara utuh profil MS Organization?

Apakah agenda keseluruhan acara telah dipelajari sebelum menerima undangan?

Apakah telah diketahui sejak awal bahwa terdapat rangkaian kegiatan yang bersinggungan dengan isu transgender?

Dan apabila memang sejak awal tidak mengetahui substansi keseluruhan kegiatan, apakah seorang pejabat publik tidak seharusnya memiliki mekanisme verifikasi terlebih dahulu sebelum menyatakan kesediaan hadir?

Bagi kami, due diligence merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang pejabat publik.

Seorang anggota DPD RI tidak hanya membawa nama pribadi. Dalam ruang publik, identitas sebagai anggota lembaga negara tetap melekat dan tindakan yang bersangkutan dapat berdampak terhadap persepsi masyarakat terhadap institusi yang diwakilinya.

Karena itu, alasan bahwa kehadiran dilakukan sebagai tokoh promosi wisata Bali tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk menjaga kepatutan, kehormatan, dan integritas sebagai pejabat publik.

Kami juga berpandangan bahwa promosi pariwisata Bali merupakan hal yang positif dan harus terus didorong. Namun promosi pariwisata tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kesesuaian agenda, nilai sosial masyarakat, serta reputasi Indonesia sebagai negara yang memiliki karakter dan nilai-nilai sendiri.

Dalam konteks ini, yang kami persoalkan bukan semata-mata tentang siapa yang hadir atau di mana acara tersebut berlangsung. Yang jauh lebih penting adalah standar kehati-hatian pejabat publik ketika menerima undangan dari organisasi atau pihak luar negeri.

Apabila seorang pejabat publik menghadiri suatu acara yang kemudian diketahui memiliki agenda kontroversial, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai:

1. Siapa pihak yang mengundang;
2. Apa kapasitas resmi kehadiran yang bersangkutan;
3. Apa agenda lengkap kegiatan tersebut;
4. Apakah sejak awal agenda yang berkaitan dengan isu transgender telah diketahui;
5. Siapa yang menanggung biaya perjalanan, akomodasi dan fasilitas lainnya;
6. Apakah terdapat penggunaan fasilitas atau anggaran negara; dan
7. Apa manfaat konkret kegiatan tersebut bagi kepentingan masyarakat dan promosi pariwisata Indonesia.

Kami tidak ingin persoalan ini berubah menjadi penghakiman personal. Namun, transparansi dan akuntabilitas adalah konsekuensi yang melekat pada jabatan publik.

Kami juga mengingatkan bahwa prinsip equality before the law dan due process harus tetap dijunjung. Karena itu, kami tidak akan menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum sebelum terdapat pemeriksaan dan bukti yang memadai.

Namun dari perspektif etik dan moral, kehati-hatian seharusnya menjadi standar utama seorang pejabat negara.

Seorang pejabat publik semestinya tidak hanya bertanya:

“Apakah saya boleh menghadiri acara ini?”

Tetapi juga harus bertanya:

“Apakah pantas bagi saya, sebagai pejabat publik dan representasi masyarakat, menghadiri acara ini? Apa konsekuensinya bagi marwah lembaga dan kepercayaan publik?”

Itulah substansi due diligence.

Kami dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berpandangan bahwa pejabat publik harus menjadi teladan dalam menjaga integritas, kepatutan, kehormatan jabatan, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Promosi pariwisata penting. Hubungan internasional penting. Tetapi kehormatan jabatan publik dan tanggung jawab moral kepada masyarakat juga tidak kalah penting.

Karena itu, kami mendorong adanya klarifikasi terbuka dan objektif mengenai perjalanan tersebut, bukan untuk menghakimi Arya Wedakarna secara personal, melainkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pejabat negara di luar negeri tetap berada dalam koridor etika, kepatutan, transparansi, akuntabilitas, dan peraturan perundang-undangan.

(Anderyan Noor, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah)