Ketua DPD RI: Partai Islam Bertugas Ingatkan Negara Tak Langgar Nilai Agama
Muhajirin
Senin, 14 November 2022 - 10:58 WIB
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (foto: dpd.go.id)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan, negara harus berpegang pada spirit Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat. Maka, kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama.
Hal itu tercermin dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kata dia, kebijakan atau undang-undang yang diproduksi penyelenggara negara tidak boleh melanggar Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara Indonesia.
Dia menegaskan, kebijakan dan undang-undang tidak boleh menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan banyak rakyat. Kebijakan tidak boleh membuat rakyat sengsara. Kebijakan yang dibuat harus berpihak ke semua lapisan masyarakat.
Baca Juga: PPP Ungkap Peta Politik Umat Islam saat Pemilu 2024
"Artinya jika ada kebijakan atau undang-undang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan kebanyak rakyat. Apalagi, membuat rakyat sengsara, jelas kebijakan itu telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama, yang artinya telah melanggar Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara ini,” kata La Nyalla melalui keterangan tertulis, Senin (14/11/2022).
Hal itu tercermin dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kata dia, kebijakan atau undang-undang yang diproduksi penyelenggara negara tidak boleh melanggar Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara Indonesia.
Dia menegaskan, kebijakan dan undang-undang tidak boleh menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan banyak rakyat. Kebijakan tidak boleh membuat rakyat sengsara. Kebijakan yang dibuat harus berpihak ke semua lapisan masyarakat.
Baca Juga: PPP Ungkap Peta Politik Umat Islam saat Pemilu 2024
"Artinya jika ada kebijakan atau undang-undang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan kebanyak rakyat. Apalagi, membuat rakyat sengsara, jelas kebijakan itu telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama, yang artinya telah melanggar Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara ini,” kata La Nyalla melalui keterangan tertulis, Senin (14/11/2022).