Pemulihan Ekonomi Nasional Lambat, APBN Diharapkan Bisa Lebih Tepat Sasaran
Mahmuda attar hussein
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 19:06 WIB
Ilustrasi penggunaan anggaran tepat sasaran. Foto: Langit7/Istock
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi defisit APBN Indonesia akan turun dari tahun ini yang mencapai 5 persen. Pada 2022 hanya mencapai angka 4 persen.
Dilihat dari situasi global dan domestik, tidak mudah bagi Indonesia untuk mencapai angka pertumbuhan defisit APBN 5 persen.
Total anggaran APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp744,77 triliun. Hingga pertengahan Agustus 2021, anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp320,38 triliun atau realisasinya baru mencapai 43 persen.
Baca juga:Ikhsan Abdullah: Pelaku Usaha harus Cantumkan Informasi Halal Produk
Adapun dari total realisasi tersebut, terlaksana untuk anggaran perlindungan sosial 50 persen, kesehatan 32 persen, dukungan UMKM dan korporasi 34 persen, program prioritas 40 persen, dan insentif usaha 81 persen.
Senior Researcher INDEF, Aviliani menyebutkan, dalam situasi pandemi seperti ini, pengeluaran pemerintah dalam APBN seharusnya tidak disamakan dengan tata cara saat situasi normal yang model belanjanya melalui beberapa tahapan birokrasi.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah harus bisa memangkas beberapa tahapan tersebut agar bisa langsung mencapai sasaran yang cepat dan tepat.
Dilihat dari situasi global dan domestik, tidak mudah bagi Indonesia untuk mencapai angka pertumbuhan defisit APBN 5 persen.
Total anggaran APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp744,77 triliun. Hingga pertengahan Agustus 2021, anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp320,38 triliun atau realisasinya baru mencapai 43 persen.
Baca juga:Ikhsan Abdullah: Pelaku Usaha harus Cantumkan Informasi Halal Produk
Adapun dari total realisasi tersebut, terlaksana untuk anggaran perlindungan sosial 50 persen, kesehatan 32 persen, dukungan UMKM dan korporasi 34 persen, program prioritas 40 persen, dan insentif usaha 81 persen.
Senior Researcher INDEF, Aviliani menyebutkan, dalam situasi pandemi seperti ini, pengeluaran pemerintah dalam APBN seharusnya tidak disamakan dengan tata cara saat situasi normal yang model belanjanya melalui beberapa tahapan birokrasi.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah harus bisa memangkas beberapa tahapan tersebut agar bisa langsung mencapai sasaran yang cepat dan tepat.