Pemulihan Ekonomi Nasional Lambat, APBN Diharapkan Bisa Lebih Tepat Sasaran

LANGIT7.ID, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi defisit APBN Indonesia akan turun dari tahun ini yang mencapai 5 persen. Pada 2022 hanya mencapai angka 4 persen.

Dilihat dari situasi global dan domestik, tidak mudah bagi Indonesia untuk mencapai angka pertumbuhan defisit APBN 5 persen.

Total anggaran APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp744,77 triliun. Hingga pertengahan Agustus 2021, anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp320,38 triliun atau realisasinya baru mencapai 43 persen.

Baca juga: Ikhsan Abdullah: Pelaku Usaha harus Cantumkan Informasi Halal Produk

Adapun dari total realisasi tersebut, terlaksana untuk anggaran perlindungan sosial 50 persen, kesehatan 32 persen, dukungan UMKM dan korporasi 34 persen, program prioritas 40 persen, dan insentif usaha 81 persen.

Senior Researcher INDEF, Aviliani menyebutkan, dalam situasi pandemi seperti ini, pengeluaran pemerintah dalam APBN seharusnya tidak disamakan dengan tata cara saat situasi normal yang model belanjanya melalui beberapa tahapan birokrasi.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah harus bisa memangkas beberapa tahapan tersebut agar bisa langsung mencapai sasaran yang cepat dan tepat.

“Ini PR kita semua, kalau tidak diperbaiki sampai 2022 akan menjadi masalah besar. Dikhawatirkan nantinya dana pemerintah ini tidak bisa digunakan sebagai motor penggerak dalam PEN,” jelasnya ujarnya dalam Webinar Outlook Perekonomian Global dan Indonesia, Jumat (20/8).

Baca juga: Sertifikasi 3.979 Aset Tanah, PLN Koordinasi dengan KPK dan Kanwil BPN se-Sulawesi

Stimulus yang diberikan saati ini diakuinya memiliki tujuan yang baik, tapi terjadi kekeliruan antara stimulus dengan yang minat dan permintaan yang ada. Perlu adanya penyesuaian stimulus dengan permintaan di beberapa sektor, sehingga bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, ia menilai anggaran yang diperuntukkan kepada publik cukup mengalami penurunan selama ini. Sebab, APBN digunakan pula untuk membayar utang negara dan menyebabkan porsi kebutuhan publik menjadi lebih sedikit.

Sasaran penggunaan anggaran juga dinilai kurang terintegrasi dengan baik. Seperti pada pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan yang saat ini kurang berdampak signifikan terhadapat tingkat perekonomian masyarakat.

“Pengeluaran pemerintah memang tidak besar tapi itu andalan sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi. Sehingga sasaran pemerintah harus menyasar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk meningkatkan daya beli mereka kaitannya dengan pemulihan ekonomi,” ujarnya.