PKS Desak Pemerintah Batalkan Impor Beras, Utamakan Serap Gabah Petani
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 09 Desember 2022 - 20:45 WIB
Ilustrasi. (Foto: Langit7.id/iStock)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah membatalkan kebijakan impor 200.000 ton beras di akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut dinilai bisa menambah masalah baru bagi para petani gabah.
Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan, Riyono mengatakan, pemerintah seharusnya menghitung kembali berdasarkan data dan fakta soal stok beras nasional saat ini. Menurutnya, kebijakanimpor bukan menjadi pilihan karena akan berdampak besar bagi para petani.
"Pertama, mempengaruhi harga "psikologis" gabah dan beras petani yang pasti bisa dikatakan akan turun. Kedua, impor memberikan efek kepada petani untuk semakian malas dan enggan beralih profesi karena setiap panen harga beras dan gabah selalu turun," kata Riyono dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga:Pemerintah Berencana Impor Beras, DPR: Kedepankan Data dan Stok Nasional
"Ketiga, impor merusak spirit kedaulatan pangan. Sudah tau merusak kenapa impor ini selalu di andalkan?," tanya Riyono.
Menurut Riyono, program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah melalui Food Estate dan Petani milenial bisa dibilang gagal. Dia menilai pemerintah tidak mewujudkan janjinya untuk membeli langsung gabah dari petani.
"Janji katanya ada dana 100 T untuk beli beras petani yang disampaikan oleh Zulhas pasca mendapat arahan Presiden mana? Kok akhirnya impor juga? Batalkan impor beras dan wajib serap gabah petani 100 persen, jangan beli beras petani asing," ujar Riyono.
Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan, Riyono mengatakan, pemerintah seharusnya menghitung kembali berdasarkan data dan fakta soal stok beras nasional saat ini. Menurutnya, kebijakanimpor bukan menjadi pilihan karena akan berdampak besar bagi para petani.
"Pertama, mempengaruhi harga "psikologis" gabah dan beras petani yang pasti bisa dikatakan akan turun. Kedua, impor memberikan efek kepada petani untuk semakian malas dan enggan beralih profesi karena setiap panen harga beras dan gabah selalu turun," kata Riyono dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga:Pemerintah Berencana Impor Beras, DPR: Kedepankan Data dan Stok Nasional
"Ketiga, impor merusak spirit kedaulatan pangan. Sudah tau merusak kenapa impor ini selalu di andalkan?," tanya Riyono.
Menurut Riyono, program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah melalui Food Estate dan Petani milenial bisa dibilang gagal. Dia menilai pemerintah tidak mewujudkan janjinya untuk membeli langsung gabah dari petani.
"Janji katanya ada dana 100 T untuk beli beras petani yang disampaikan oleh Zulhas pasca mendapat arahan Presiden mana? Kok akhirnya impor juga? Batalkan impor beras dan wajib serap gabah petani 100 persen, jangan beli beras petani asing," ujar Riyono.