Pemerintah Berencana Impor Beras, DPR: Kedepankan Data dan Stok Nasional

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo turut menanggapi perihal rencana pemerintah melakukan impor beras pada akhir 2022. Firman menilai pemerintah seharusnya melakukan koordinasi lebih dulu guna mensinkronkan data produksi nasional dan keberadaan stok beras nasional sebelum melakukan impor.

Menurut Firman, pemerintah memiliki data stok nasional, terutama di Kementerian Pertanian (Kementan). Kemudian tiga sumbu stok lainnya di Bulog, pasar, dan masyarakat.

"Secara totalitas data ini harus dikompilasi dan kemudian terdata secara lengkap dan disinkronkan dengan BPS. Kemudian sesuai dengan kebutuhan nasional dalam kurun waktu bulan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu apakah sudah mencukupi atau tidak," kata Firman dalam keterangannya kepada Langit7, Senin (5/12/2022).

Baca Juga: Pemerintah Berupaya Ciptakan Ketahanan Pangan Nasional di Wilayah Timur Indonesia

Waketum Partai Golkar itu menilai data menjadi penting sebagai dasar acuan membuat kebijakan. Jika pemerintah menuturkan bahwa stok beras tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka impor beras bisa saja dilakukan.

"Kalau tidak cukup ya memang harus impor. Karena pada dasarnya negara itu harus mencukupi pangan rakyatnya. Jadi sah-sah saja jika pemerintah melakukan kebijakan impor beras," ujar Firman.

Firman mengacu pada UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan impor adalah sebuah keniscayaan terhadap indikatornya harus terpenuhi, yaitu gagal panen, gejolak harga dan stok tidak tercukupi.

Baca Juga: Bulog Jamin Pasokan Beras Dalam Negeri Aman

Jika mengharuskan impor, seyogyanya tidak didistribusikan di wilayah lumbung padi seperti NTB, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), maupun Sulawesi Selatan (Sulsel). Melainkan didistribusikan ke wilayah Papua, NTT dan lain-lain.

"Kalau mau memanfaatkan keberadaan tiga wilayah (NTB, Jatim, Jateng) itu untuk pendistribusian beras ke wilayah-wilayah yang membutuhkan stok beras, maka akan sangat baik. Karena sedari dulu mereka sudah melakukan gerakan UU Lumbung Pangan harus melingkupi dari wilayah desa hingga tingkat nasional supaya keberadaan stok beras di tiap wilayah bisa diatas tanpa perlu melakukan kebijakan impor beras," ucap Firman.

Sebelumnya, pemerintah berencana impor beras karena stok cadangan beras (CBP) di Bulog pada 22 November 2022 sebanyak 426.573 ton tidak mencukupi. Sedangkan stok beras yang dimiliki pemerintah hinga akhir tahun untuk ketahanan pangan harus mencapai 1,2 juta ton.

Baca Juga:

4 Langkah Teknis Antisipasi Krisis Pangan

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan