PKS Desak Pemerintah Batalkan Impor Beras, Utamakan Serap Gabah Petani

LANGIT7.ID, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah membatalkan kebijakan impor 200.000 ton beras di akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut dinilai bisa menambah masalah baru bagi para petani gabah.

Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan, Riyono mengatakan, pemerintah seharusnya menghitung kembali berdasarkan data dan fakta soal stok beras nasional saat ini. Menurutnya, kebijakan impor bukan menjadi pilihan karena akan berdampak besar bagi para petani.

"Pertama, mempengaruhi harga "psikologis" gabah dan beras petani yang pasti bisa dikatakan akan turun. Kedua, impor memberikan efek kepada petani untuk semakian malas dan enggan beralih profesi karena setiap panen harga beras dan gabah selalu turun," kata Riyono dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).

Baca Juga: Pemerintah Berencana Impor Beras, DPR: Kedepankan Data dan Stok Nasional

"Ketiga, impor merusak spirit kedaulatan pangan. Sudah tau merusak kenapa impor ini selalu di andalkan?," tanya Riyono.

Menurut Riyono, program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah melalui Food Estate dan Petani milenial bisa dibilang gagal. Dia menilai pemerintah tidak mewujudkan janjinya untuk membeli langsung gabah dari petani.

"Janji katanya ada dana 100 T untuk beli beras petani yang disampaikan oleh Zulhas pasca mendapat arahan Presiden mana? Kok akhirnya impor juga? Batalkan impor beras dan wajib serap gabah petani 100 persen, jangan beli beras petani asing," ujar Riyono.

Krisis pangan, lanjut Riyono, sudah di depan mata dan bisa memicu kisruh sosial serta berdampak kepada stabilitas nasional. Hal ini harus di antisipasi dan dicegah dengan cara yang benar.

Baca Juga: Bulog Jamin Pasokan Beras Dalam Negeri Aman

"Indeks pangan nasional kita masih kalah dengan negara miskin dan jauh dari kata berkembang, Ethiopia. Menurut FSI (Food Sustainability Index) Indonesia berada diurutan 60 dari 67 negara dalam hal keberlanjutan pangan," lanjutnya.

Riyono menuturkan bahwa sistem terbaik untuk membantu mengendalikan harga produksi pertanian adalah dengan adanya jaminan harga dengan kebijakan yang konsisten. Misal, kebijakan HPP beras dan gabah tidak dikeluarkan setelah panen raya guna menjaga harga bagi petani dan stakeholder terkait.

"Lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan ketersedian pupuk bersubsidi yang sampai sekarang di mana-mana sulit didapatkan. Saya keliling Jatim dan Jateng petani mengeluh pupuk subsidi langka, harganya mahal dan tidak jelas ketersediannya," tutur Riyono.