Indonesia Siap Longgarkan Aturan Impor, Menanti Kesepakatan Tarif dengan AS

LANGIT7.ID-Jakarta; Menjelang batas waktu negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat pada 9 Juli mendatang, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pelonggaran aturan impor terhadap sejumlah barang dan bahan baku industri. Langkah ini dilakukan guna menciptakan iklim usaha yang lebih ramah bagi para pelaku bisnis dalam negeri.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia selama ini menghadapi kritik soal prosedur impor yang dianggap terlalu rumit. Isu tersebut juga tercantum dalam laporan terbaru Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang menyoroti hambatan perdagangan dari negara-negara mitra.

Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa perubahan kebijakan akan mencakup penghapusan izin impor untuk sejumlah barang tertentu serta pencabutan beberapa bahan baku industri, seperti produk plastik dan kimia, dari daftar larangan terbatas. Kebijakan baru ini akan diberlakukan dalam kurun waktu dua bulan ke depan dan mencakup 10 kelompok komoditas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pelonggaran ini merupakan bagian dari penyederhanaan prosedur bisnis yang lebih luas. Namun, pemerintah tidak secara eksplisit mengaitkan kebijakan ini dengan negosiasi tarif yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.

“Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh kementerian tidak membiarkan proses perizinan usaha berlarut-larut karena birokrasi,” ungkap Satya Bhakti Parikesit, pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara dalam keterangannya, dikutip Senin (30/6/2025).

Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan bahwa produk-produk dalam kategori pupuk, hasil hutan, dan plastik termasuk yang akan terdampak oleh pelonggaran ini. Menurutnya, aturan baru ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha, terutama dengan dihapuskannya aturan-aturan yang tumpang tindih.

Deputi Menteri Perindustrian Faisol Reza juga menyoroti bahwa kebijakan ini akan sangat membantu industri dalam negeri, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.

Data dari USTR menunjukkan bahwa defisit perdagangan barang Amerika Serikat terhadap Indonesia mencapai US$17,9 miliar sepanjang tahun 2024.

Dalam pernyataan terpisah, Airlangga juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah menawarkan kepada pihak Amerika Serikat untuk melakukan investasi bersama dalam proyek mineral kritis. Kesepakatan ini menjadi bagian dari negosiasi tarif yang sedang berjalan.

Proyek tersebut akan melibatkan lembaga pengelola dana negara, Danantara Indonesia. Airlangga menyebut bahwa proyek investasi itu akan berfokus pada ekosistem kendaraan listrik (EV), terutama yang berkaitan dengan nikel dan material penting lainnya. Namun, ia belum bisa memberikan rincian karena adanya perjanjian kerahasiaan.