Wacana Pemilu Mundur
Isu Penundaan Pemilu 2024 Mencuat Lagi, Demokrat: Upaya Gerogoti Demokrasi
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 10 Desember 2022 - 20:00 WIB
Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Irwan Fecho. (Foto: DPR RI)
Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Irwan Fecho angkat bicara merespons isu penundaan Pemilu 2024 yang kembali digulirkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Irwan menilai banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan presiden. Salah satunya melalui penundaan Pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan presiden.
"Ini jelas sekali sebagai upaya sistematis mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi," ujar Irwan dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga:Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dikaji Ulang, Ini Respons DPR
Ketua DPD Demokrat Kaltim itu meminta pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut untuk menyetop niatan mereka. Menurutnya, hal tersebut sangat mencederai demokrasi Indonesia. "Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," kata Irwan.
Anggota Komisi V DPR RI itu lantas mengajak semua elemen bangsa mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dengan mulus tanpa drama. "Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya," ujar Irwan.
Sebelumnya, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial. Bamsoet merujuk pada hasil survei Poltracking Indonesia pada November 2022 terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang mengalami peningkatan.
Irwan menilai banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan presiden. Salah satunya melalui penundaan Pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan presiden.
"Ini jelas sekali sebagai upaya sistematis mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi," ujar Irwan dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga:Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dikaji Ulang, Ini Respons DPR
Ketua DPD Demokrat Kaltim itu meminta pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut untuk menyetop niatan mereka. Menurutnya, hal tersebut sangat mencederai demokrasi Indonesia. "Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," kata Irwan.
Anggota Komisi V DPR RI itu lantas mengajak semua elemen bangsa mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dengan mulus tanpa drama. "Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya," ujar Irwan.
Sebelumnya, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial. Bamsoet merujuk pada hasil survei Poltracking Indonesia pada November 2022 terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang mengalami peningkatan.