Mentan-Mendag Beda Data Stok Beras, DPR: Sejak 2009 Tak Pernah Sinkron
Ummu hani
Kamis, 29 Desember 2022 - 15:37 WIB
Ilustrasi seorang pekerja memanggul karung beras milik Perum Bulog. (Foto: dok. Bulog)
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti perbedaan data antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait ketersediaan stok pangan beras nasional. Dua kementerian tersebut dinilai tidak boleh main-main dalam mengelola data agar tak menjadi perdebatan publik.
Menurut Firman, selama ini selalu ada grey area (abu-abu) data antara Kementan dan Kemendag. Sehingga hal tersebut mudah dipermainkan siapa pun yang memiliki kepentingan.
"Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data, maka BPS (Badan Pusat Statistik) yang berhak untuk menetapkan data. Karena BPS merupakan lembaga negara punya tanggung jawab," kata Firman dalam keterangannya, Kamis (29/12/2022).
Baca Juga:KSP Moeldoko Klaim Impor Beras Tak Rugikan Petani
Politikus Partai Golkar itu juga menjelaskan dua hal penting terkait ketersedian stok pangan beras nasional. Pertama, jika salah menatapkan data produksi, berpotensi menimbulkan efek negatif bagi petani.
"Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produki nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani. Akibatnya pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing," ujar Firman.
Kedua, lanjut Firman, apabila data produksi Kementan salah, maka akan berdampak negatif bagi pemerintah. Jika stok beras nasional tidak mencukupi maka akan terjadi gejolak dan krisis pangan di masyarakat.
Menurut Firman, selama ini selalu ada grey area (abu-abu) data antara Kementan dan Kemendag. Sehingga hal tersebut mudah dipermainkan siapa pun yang memiliki kepentingan.
"Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data, maka BPS (Badan Pusat Statistik) yang berhak untuk menetapkan data. Karena BPS merupakan lembaga negara punya tanggung jawab," kata Firman dalam keterangannya, Kamis (29/12/2022).
Baca Juga:KSP Moeldoko Klaim Impor Beras Tak Rugikan Petani
Politikus Partai Golkar itu juga menjelaskan dua hal penting terkait ketersedian stok pangan beras nasional. Pertama, jika salah menatapkan data produksi, berpotensi menimbulkan efek negatif bagi petani.
"Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produki nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani. Akibatnya pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing," ujar Firman.
Kedua, lanjut Firman, apabila data produksi Kementan salah, maka akan berdampak negatif bagi pemerintah. Jika stok beras nasional tidak mencukupi maka akan terjadi gejolak dan krisis pangan di masyarakat.