MUI: Strategi Politik Ekonomi Bung Hatta Patut Diperjuangkan
Andi Muhammad
Jum'at, 06 Januari 2023 - 17:19 WIB
MUI: Strategi Politik Ekonomi Bung Hatta Patut Diperjuangkan. Foto: Istimewa.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi menyampaikan pentingnya perbincangan strategi politik terkait ekonomi. Seperti yang dilakukan Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta dalam sejarah nasional.
Menurut dia, Bung Hatta merupakan sosok yang selalu memikirkan kesejahteraan serta membangkitkan perekonomian rakyat. Beliau memperjuangkan pasal-pasal kesejahteraan dan rumusan untuk membangkitkan ekonomi rakyat.
"Bung Hatta-lah tokoh yang merumuskan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan kesejaterahan dan membangkitkan ekonomi rakyat," dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Refleksi Tahun 2023: Muhasabah dan Catatan MUI ke Depan', Jumat (6/1/2023).
Baca Juga:3 Tokoh Agama Kecam Tindakan Sawer Qori Saat Lantunkan Ayat Al Quran
“Semua konsep itu ternyata perlu untuk terus diperjuangkan ke depan,” lanjutnya.
Kiai Masduki menuturkan, dalam sejarah, hal tersebut pernah terjadi pada masa Kabinet Mohammad Natsir yang memperjuangkan konsep ekonomi kerakyatan. Artinya, aktivitas ekonomi bisa dikelola oleh rakyat sepenuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Kiai Masduki, kebijakan afirmatif seperti itu perlu untuk dipertahankan. Sebab kebijikan tersebut dinilai pro rakyat.
Menurut dia, Bung Hatta merupakan sosok yang selalu memikirkan kesejahteraan serta membangkitkan perekonomian rakyat. Beliau memperjuangkan pasal-pasal kesejahteraan dan rumusan untuk membangkitkan ekonomi rakyat.
"Bung Hatta-lah tokoh yang merumuskan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan kesejaterahan dan membangkitkan ekonomi rakyat," dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Refleksi Tahun 2023: Muhasabah dan Catatan MUI ke Depan', Jumat (6/1/2023).
Baca Juga:3 Tokoh Agama Kecam Tindakan Sawer Qori Saat Lantunkan Ayat Al Quran
“Semua konsep itu ternyata perlu untuk terus diperjuangkan ke depan,” lanjutnya.
Kiai Masduki menuturkan, dalam sejarah, hal tersebut pernah terjadi pada masa Kabinet Mohammad Natsir yang memperjuangkan konsep ekonomi kerakyatan. Artinya, aktivitas ekonomi bisa dikelola oleh rakyat sepenuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Kiai Masduki, kebijakan afirmatif seperti itu perlu untuk dipertahankan. Sebab kebijikan tersebut dinilai pro rakyat.