Legislator Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Wacana Penerapan ERP
Ummu hani
Jum'at, 13 Januari 2023 - 23:35 WIB
Ilustrasi sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura. (Foto: Langit7.id/iStock)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini dipilih guna mengurai kemecatan parah setiap harinya di Ibu Kota.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ERP di 25 ruas jalan ibu kota itu.
"Jadi apakah tujuannya untuk mendorong tata lingkungan dan mendorong transportasi publik atau hanya sekedar mengejar pendapatan yang berarti berorentasi pendapatan," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023).
Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Bakal Terapkan Jalan Berbayar, Ini Daftarnya
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, jika tujuan penerapan jalan berbayar hanya sekadar mengejar pendapatan daerah, maka akan memberatkan masyarakat Jakarta. Dia menyarankan, agar kebijakan yang menarik dan menambah beban hidup masyarakat sebaiknya dapat ditinjau kembali.
"Kebijakan itu memiliki konsekuensi meningkatkan kebutuhan masyarakat di tengah ancaman krisis global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Jika itu tujuannya, tentu akan memberatkan publik," ujar Anwar.
Menurut Anwar, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembenahan serius guna mengurai kemacetan di ibu kota dengan mendukung program transportasi publik.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ERP di 25 ruas jalan ibu kota itu.
"Jadi apakah tujuannya untuk mendorong tata lingkungan dan mendorong transportasi publik atau hanya sekedar mengejar pendapatan yang berarti berorentasi pendapatan," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023).
Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Bakal Terapkan Jalan Berbayar, Ini Daftarnya
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, jika tujuan penerapan jalan berbayar hanya sekadar mengejar pendapatan daerah, maka akan memberatkan masyarakat Jakarta. Dia menyarankan, agar kebijakan yang menarik dan menambah beban hidup masyarakat sebaiknya dapat ditinjau kembali.
"Kebijakan itu memiliki konsekuensi meningkatkan kebutuhan masyarakat di tengah ancaman krisis global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Jika itu tujuannya, tentu akan memberatkan publik," ujar Anwar.
Menurut Anwar, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembenahan serius guna mengurai kemacetan di ibu kota dengan mendukung program transportasi publik.