KPK Geledah DPRD DKI, Prasetyo Edi: Saya Dukung Sepenuhnya
Garry Talentedo Kesawa
Rabu, 18 Januari 2023 - 05:05 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Instagram/@prasetyoedimarsudi)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1). Penggeledahan disebut-sebut terkait kasus korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi mendukung penuh apa yang dilakukan penyidik KPK. Utamanya dalam mengusut kasus yang berkaitan dengan korupsi.
"Sebagai Ketua DPRD, saya mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (18/1/2023).
Baca Juga:DPR Dorong Kejagung Tindaklanjuti Vonis Benny Tjokro di Kasus Asabri
Pras, sapaan akrabnya, mengaku belum mengetahui kasus apa yang menyita perhatian komisi antirasuah itu. Namun, dia memastikan seluruh proses penganggaran di DPRD DKI dilakukan secara transparan dan terbuka secara umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum, siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini, pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ujar Pras.
Sebelumnya, KPK mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. KPK pun membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi mendukung penuh apa yang dilakukan penyidik KPK. Utamanya dalam mengusut kasus yang berkaitan dengan korupsi.
"Sebagai Ketua DPRD, saya mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (18/1/2023).
Baca Juga:DPR Dorong Kejagung Tindaklanjuti Vonis Benny Tjokro di Kasus Asabri
Pras, sapaan akrabnya, mengaku belum mengetahui kasus apa yang menyita perhatian komisi antirasuah itu. Namun, dia memastikan seluruh proses penganggaran di DPRD DKI dilakukan secara transparan dan terbuka secara umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum, siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini, pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ujar Pras.
Sebelumnya, KPK mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. KPK pun membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik.