Koalisi Damai Dorong Moderasi Ruang Digital Selaras Standar HAM
Fajar adhitya
Jum'at, 17 Februari 2023 - 19:33 WIB
12 organisasi masyarakat sipil membentuk Koalisi Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia) untuk menyehatkan informasi di internet. Foto: Istimewa.
Sebanyak 12 organisasi masyarakat sipil membentuk Koalisi Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia) untuk menyehatkan informasi di internet. Koalisi ini akan menaruh perhatian pada bagaimana moderasi konten selaras dengan standardHAM.
Peluncuran koalisi dihadiri Valerie Julliand, United Nations Resident Coordinator (UN RC) untuk Indonesia dan Vincent Piket, Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Baca juga: Ruang Digital Penuh Konten Negatif, Pakar: Saring dengan Tabayun
Mereka menyampaikan pentingnya koalisi multipihak menggunakan pendekatan HAM dalam melawan disinformasi dan ujaran kebencian.
“Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi yang sesungguhnya tidak akan tercipta. Tanpa moderasi konten, pada kondisi yang dibenarkan dan terdefinisi dengan baik, disinformasi dapat menjadi pemicu kebencian dan mendorong kekerasan,” ujar Valerie Julliard, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (16/2/2023).
Vincent Piket pada kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa upaya melawan mis-disinformasi tidak dapat dilakukan sendiri. Masyarakat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, serta mengkampanyekan masyarakat digital yang bertanggung jawab.
“Koalisi nasional yang diluncurkan ini sangat penting mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah bahaya mis-disinformasi,” kata Vincent.
Peluncuran koalisi dihadiri Valerie Julliand, United Nations Resident Coordinator (UN RC) untuk Indonesia dan Vincent Piket, Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Baca juga: Ruang Digital Penuh Konten Negatif, Pakar: Saring dengan Tabayun
Mereka menyampaikan pentingnya koalisi multipihak menggunakan pendekatan HAM dalam melawan disinformasi dan ujaran kebencian.
“Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi yang sesungguhnya tidak akan tercipta. Tanpa moderasi konten, pada kondisi yang dibenarkan dan terdefinisi dengan baik, disinformasi dapat menjadi pemicu kebencian dan mendorong kekerasan,” ujar Valerie Julliard, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (16/2/2023).
Vincent Piket pada kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa upaya melawan mis-disinformasi tidak dapat dilakukan sendiri. Masyarakat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, serta mengkampanyekan masyarakat digital yang bertanggung jawab.
“Koalisi nasional yang diluncurkan ini sangat penting mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah bahaya mis-disinformasi,” kata Vincent.