Forum di Universitas Jember tersebut menjadi ruang dialog antara parlemen, akademisi, dan pemerhati HAM untuk membahas posisi serta peran parlemen dalam memastikan pemerintah menjalankan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.
Melalui pertemuan ini, kedua pihak bersepakat menjaga komunikasi guna memperkuat strategi penanganan terorisme yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan edukasi.
Pemerintah China secara resmi menyatakan dukungannya untuk Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026.
Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB secara resmi menominasikan Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah mengatakan kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi semua institusi agar tidak alergi terhadap kritik yang disuarakan masyarakat.
Sepanjang 2024 terdapat setidaknya 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri (LN). Angka ini diungkapkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Diskriminasi penggunaan jilbab di lingkungan kerja menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menjadi bentuk diskriminasi terhadap terhadap hak kebebasan beragama.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut perilaku LGBT tak sesuai dengan sistem ideologi dan hukum serta agama yang diakui di Indonesia.
Sebanyak 12 organisasi masyarakat sipil membentuk Koalisi Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia) untuk menyehatkan informasi di internet.
Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Tahun ini jatuh pada Sabtu (4/2/2023). Peringatan ini digelar setiap tahun sejak 2020 lalu.
Jokowi menaruh simpati dan empati mendalam kepada korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berupaya memulihkan korban secara adil tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, mengungkapkan solusif efektif untuk menghentikan genosida oleh pemerintah dan militer Myanmar terhadap etnis Rohingnya.