Hak Asasi Manusia

Pemerintah China secara resmi menyatakan dukungannya untuk Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026.

Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB secara resmi menominasikan Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah mengatakan kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi semua institusi agar tidak alergi terhadap kritik yang disuarakan masyarakat.

Sepanjang 2024 terdapat setidaknya 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri (LN). Angka ini diungkapkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Diskriminasi penggunaan jilbab di lingkungan kerja menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menjadi bentuk diskriminasi terhadap terhadap hak kebebasan beragama.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut perilaku LGBT tak sesuai dengan sistem ideologi dan hukum serta agama yang diakui di Indonesia.

Sebanyak 12 organisasi masyarakat sipil membentuk Koalisi Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia) untuk menyehatkan informasi di internet.

Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Tahun ini jatuh pada Sabtu (4/2/2023). Peringatan ini digelar setiap tahun sejak 2020 lalu.

Direktur Pusat Hukum dan HAM LP3ES, Herlambang P. Wiratraman, menilai adanya lembaga hukum di Indonesia belum ideal dalam melindungi warga negara.

Jokowi menaruh simpati dan empati mendalam kepada korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berupaya memulihkan korban secara adil tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, mengungkapkan solusif efektif untuk menghentikan genosida oleh pemerintah dan militer Myanmar terhadap etnis Rohingnya.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum kuat untuk aktif menyelamatkan pengungsi Rohingya.

Masyarakat Indonesia sering menyuarakan solidaritasnya kepada Palestina, Rohingya hingga Uighur atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Terbaru ada pula yang mendukung Ukraina karena diinvasi oleh Rusia. Lalu sahkah dukungan tersebut? Simak penjelasan Ketua Komnas HAM Dr Atnike Sigiro.