Sahkah Kita Dukung Palestina, Rohingya hingga Uighur? Ini Penjelasan Komnas HAM

LANGIT7.ID, Jakarta - Masyarakat Indonesia sering menyuarakan solidaritasnya kepada Palestina, Rohingya hingga Uighur atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Terbaru ada pula yang mendukung Ukraina karena diinvasi oleh Rusia.

Kendati demikian, sebagian pihak menyebut dukungan tersebut tidak sah secara diplomasi karena ada batas negara yang membatasi urusan satu negara dengan negara lain sehingga tak boleh saling mengintervensi.

Sikap mendukung suatu negara atau tidak setuju untuk mendukung, menurut Ketua Komnas HAM, Dr Atnike Sigiro merupakan masalah yang terjadi dalam diplomasi HAM Internasional. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah ketegangan yang terjadi antara pandangan separatis dengan pandangan solidaris.

Baca Juga: Muhammadiyah Kritik AS: Hak LGBT Dibela, HAM Palestina Diabaikan

“Dalam dunia diplomasi HAM internasional diketahui selalu ada ketegangan antara pandangan separatis dengan pandangan solidaris,” ujar Atnike dalam Diskusi Publik Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) dan CIDE bertajuk Evaluasi 2022 dan Proyeksi 2023 : Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi HAM: Politik dan Keamanan, Kamis (15/12/2022).

Dosen Universitas Paramadina itu menjelaskan, pandangan separatis bukan pandangan pemisahan diri dari suatu wilayah teritorial negara. tetapi, pandangan itu meyakini dalam diplomasi internasional negara-negara tetap punya batas kedaulatan negara tertentu dengan negara lain, atau dibatasi oleh teritori antarnegara.

Sementara, pandangan solidaris melihat bahwa diplomasi tidak dibatasi oleh batas-batas kedaulatan negara. Itu karena masalah HAM pada dasarnya sesuatu yang bersifat lintas batas negara, dan bersifat internasional-global, tanpa melihat atau mengenali asal usul kebangsaan, ras, kelamin, etnis, agama dan sebagainya.

Baca Juga: Prabowo: Palestina Berjasa Besar Bantu Indonesia Saat Susah

“Kedua cara pandang di atas selama ini selalu menjadi perdebatan dalam dunia diplomasi HAM internasional,” ujar Atnike.

Pandangan separatis memandang HAM sesuatu yang sangat penting dan kuat. Lalu, upaya untuk memperhatikan HAM sangat tergantung dari kepentingan nasional suatu negara. Batas atau yurisdiksi menjadi penting dalam pandangan separatis ini.

“Namun pada akhirnya praktiknya sangat ditentukan oleh politik nasional atau kedaulatan suatu negara,” ujarnya.

Sementara, pandangan solidaris memandang HAM merupakan sesuatu yang tidak mengenal batasan gender, ras, etnis dan lain-lain. Maka, pandangan ini juga mendorong adanya satu pemikiran tentang solidaritas HAM di tingkat internasional.

Baca Juga: Sikap RI Tolak Bahas Uighur di PBB Bantu China Sembunyikan Pelanggaran HAM

“Dengan demikian kita bisa saja peduli dengan bangsa lain yang sedang tertindas, misalnya rohingya, Ukraine, Palestina, dan lain-lain. Jadi ada upaya untuk mendorong cara berpikir yang beyond nationality boundaries tetapi mengajak ke solidaritas internasional. Upaya penegakan HAM sebagai kepentingan dan tujuan bersama,” ujar Atnike.