Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, Aceh telah didatangi sebanyak 644 warga Rohingya, yakni 460 pada November-Desember 2022 dan 184 orang awal tahun ini di Aceh Besar.
Myanmar saat ini sedang dihadapkan pada krisis politik yang dipicu kudeta militer pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintah terpilih. Junta yang kini berkuasa di Myanmar semakin menyurutkan kemauan warga Rohingya untuk kembali ke Rakhine.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis menegaskan sikap Indonesia dalam membantu pengungsi Rohingya atas nama kemanusiaan, bukan agama.
Direktur Eksekutif Forum Zakat (FOZ), Agus Budiyanto, mengatakan, FOZ telah berkoordinasi dengan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Aceh.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, mengungkapkan solusif efektif untuk menghentikan genosida oleh pemerintah dan militer Myanmar terhadap etnis Rohingnya.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum kuat untuk aktif menyelamatkan pengungsi Rohingya.
Dehidrasi merupakan kondisi saat tubuh mengalami kekurangan cairan. Kondisi Ini, bila dibiarkan akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh bahkan bisa mengancam Jiwa.
Sebanyak 185 pengungsi Rohingnya kembali terdampar di sebuah pantai di Kab. Pidie, Aceh, Senin (26/12/2022). 30 orang di antaranya meninggal di lautan.
58 muslim Rohingnya dalam kondisi kelaparan dan lemah ditemukan di Pantai Indrapatra, Ladong, sebuah desa nelayan di kabupaten Aceh Besar pada Ahad (25/12/2022). Mereka sudah berada di tengah laut selama berminggu-minggu.
Masyarakat Indonesia sering menyuarakan solidaritasnya kepada Palestina, Rohingya hingga Uighur atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Terbaru ada pula yang mendukung Ukraina karena diinvasi oleh Rusia. Lalu sahkah dukungan tersebut? Simak penjelasan Ketua Komnas HAM Dr Atnike Sigiro.
Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Bangladesh pada Sabtu (9/10/10) di kantor UNHCR di Dhaka.