Senin, 18 Mei 2026 
Sikap RI Tolak Bahas Uighur di PBB Bantu China Sembunyikan Pelanggaran HAM
Muhajirin
Senin, 10 Oktober 2022 - 20:16 WIB
Diplomat Indonesia menolak pembahasan situasi Uighur di Dewan Keamanan PBB (foto: istimewa)
LANGIT7.ID, Jakarta - Pengamat Hubungan Internasional, Pizaro Gozali Idrus, mengkritik sikap Indonesia yang tidak mendukung penyelenggaraan pembahasan tentang situasi Uighur di Xinjiang, China di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
"Sikap Indonesia memilih vote no sangat disayangkan karena persoalan Uighur sudah menjadi persoalan HAM yang menyita perhatian dunia," kata Pizaro kepada LANGIT7.ID, Senin (10/10/2022).
Dia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia. Garis-garis besar politik luar negeri Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No.2/ Kpts/Sd/1/61 tanggal 19 Januari 1961.
Baca Juga: PBB Sebut China Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang
Salah satu poin dalam keputusan itu adalah mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia. "Jadi alasan kita dalam membela komunitas Uighur yang mengalami represi oleh Beijing, adalah mandat konstitusional kita." kata Pizaro.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar itu menjelaskan, perlu dipahami bahwa politik bebas aktif bukan berarti bersikap netral. Akan tetapi, pemerintah harus secara aktif dan strategik memperjuangkan upaya melawan ketidakadilan global.
"Jika alasan Indonesia memilih no karena tidak ingin kasus Uighur ini dipolitisasi di tengah rivalitas politik global. Tapi di sisi lain, langkah Indonesia itu ikut membantu China 'menyembunyikan pelanggaran HAM di bawah karpet'," ungkap Pizaro.
Baca Juga: Masyarakat Sipil Punya Peran Suarakan Dukungan untuk Uighur
Pizaro sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia tersebut. Seharusnya, Indonesia memainkan peran untuk membela hak-hak muslim Uighur di China. "China akhirnya menggunakan kelambanan negara-negara mayoritas Muslim sebagai bukti bahwa Uighur tidak dianiaya," kata Pizaro.
Pizaro mengungkapkan, PBB beberapa waktu lalu menyampaikan China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Provinsi Xinjiang dari mulai pelanggaran kebebasan beribadah, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual.
"Kesimpulan laporan PBB menyebutkan bahwa beberapa tindakan Beijing dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," ujarnya.
Baca Juga: Dubes Tiongkok Bantah Terjadi Pembatasan Ibadah Muslim Uighur
"Sikap Indonesia memilih vote no sangat disayangkan karena persoalan Uighur sudah menjadi persoalan HAM yang menyita perhatian dunia," kata Pizaro kepada LANGIT7.ID, Senin (10/10/2022).
Dia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia. Garis-garis besar politik luar negeri Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No.2/ Kpts/Sd/1/61 tanggal 19 Januari 1961.
Baca Juga: PBB Sebut China Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Xinjiang
Salah satu poin dalam keputusan itu adalah mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia. "Jadi alasan kita dalam membela komunitas Uighur yang mengalami represi oleh Beijing, adalah mandat konstitusional kita." kata Pizaro.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar itu menjelaskan, perlu dipahami bahwa politik bebas aktif bukan berarti bersikap netral. Akan tetapi, pemerintah harus secara aktif dan strategik memperjuangkan upaya melawan ketidakadilan global.
"Jika alasan Indonesia memilih no karena tidak ingin kasus Uighur ini dipolitisasi di tengah rivalitas politik global. Tapi di sisi lain, langkah Indonesia itu ikut membantu China 'menyembunyikan pelanggaran HAM di bawah karpet'," ungkap Pizaro.
Baca Juga: Masyarakat Sipil Punya Peran Suarakan Dukungan untuk Uighur
Pizaro sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia tersebut. Seharusnya, Indonesia memainkan peran untuk membela hak-hak muslim Uighur di China. "China akhirnya menggunakan kelambanan negara-negara mayoritas Muslim sebagai bukti bahwa Uighur tidak dianiaya," kata Pizaro.
Pizaro mengungkapkan, PBB beberapa waktu lalu menyampaikan China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Provinsi Xinjiang dari mulai pelanggaran kebebasan beribadah, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual.
"Kesimpulan laporan PBB menyebutkan bahwa beberapa tindakan Beijing dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," ujarnya.
Baca Juga: Dubes Tiongkok Bantah Terjadi Pembatasan Ibadah Muslim Uighur
(jqf)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Senin 18 Mei 2026
Imsak
04:25
Shubuh
04:35
Dhuhur
11:53
Ashar
15:14
Maghrib
17:47
Isya
18:59
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
