LANGIT7.ID-, Jakarta - - Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB secara resmi menominasikan Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.
Sebagai informasi, pada 2026, Asia Pasifik memegang keketuaan di Dewan HAM PBB sesuai mekanisme rotasi per kawasan. Melalui usulan tersebut, Indonesia menjadi satu-satunya calon presiden Dewan HAM PBB 2026.
Juru bicara 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Yvonne Mewengkang menyampaikan Indonesia berterima kasih dan mengapresiasi kepercayaan negara-negara Asia Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai satu-satunya kandidat.
"Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan dan kepercayaan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global," kata Yvonne dalam pernyataannya melalui video, Rabu (24/12).
Baca juga: Pemerintah Aceh Resmi Surati PBB dan Lembaga Internasional, Meminta Bantuan PascabencanaYvonne menambahkan bahwa penetapan ini juga mencerminkan dukungan dan kepercayaan Asia Pasifik terhadap rekam jejak Indonesia sebagai
bridge builder dalam isu-isu HAM, kemudian posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
"Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama," ucap Yvonne.
Saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Yvonne menyampaikan penetapan presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 akan dilakukan pada 8 Januari mendatang, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya dewan HAM PBB.
Baca juga: Wali Kota London Sadiq Khan Sebut Donald Trump Rasis dan Islamofobia, Reaksi Atas Pidatonya di PBBPemerintah Indonesia, lanjut Yvonne, berkomitmen untuk menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua.
Apabila pencalonan ini nantinya terpilih secara resmi, maka jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.
Untuk diketahui, Biro Dewan HAM PBB terdiri atas lima orang yaiti satu presiden, dan empat wakil presiden yang mewakili lima kelompok regional. Mereka menjabat selama satu tahun sesuai dengan siklus tahunan Dewan.
(lsi)