Pemerintah Aceh Resmi Surati PBB dan Lembaga Internasional, Meminta Bantuan Pascabencana

LANGIT7.ID-, Aceh - Pemerintah Aceh telah resmi melayangkan surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sejumlah lembaga kemanusiaan internasional untuk meminta bantuan darurat, terkait bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh sejak hampir tiga pekan ini.

Langkah tersebut diambil karena dampak bencana dinilai sangat luas, sementara distribusi bantuan di lapangan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh wilayah terdampak.

"Secara khusus Pemerintah Aceh, secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada media, dikutip Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Update BNPB: 1.016 Orang Tewas Akibat Bencana Sumatera dan 212 Orang Belum Ditemukan

Muhammad mengatakan, saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

Beberapa lembaga disebut sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh seperti Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak akhir November lalu mengakibatkan puluhan kabupaten dan kota di Aceh mengalami banjir besar, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan fasilitas kesehatan.

Hingga kini, ratusan ribu warga dilaporkan masih terisolasi, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan.

Menurut data BNPB, Aceh menjadi provinsi dengan dampak paling parah dibanding Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang juga terdampak bencana hidrometeorologi. Meski begitu, baik Sumbar maupun Sumut juga mengalami kerusakan hebat. Ribuan rumah hancur, jalan terputus, hingga ribuan warga terpaksa mengungsi.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyebut bencana ini sebagai "Tsunami Kedua", merujuk pada skala kehancuran dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

Ia menegaskan bahwa secara material, kerusakan yang terjadi disebut melampaui dampak Tsunami Aceh 2004, terutama dari sisi luas wilayah terdampak dan jumlah penduduk yang kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian.

"Jika kondisi isolasi, kehilangan rumah, serta ketiadaan makanan dan layanan medis terus dibiarkan, maka bencana alam ini berpotensi berubah menjadi bencana kemanusiaan," tegas Gubernur Aceh dalam pernyataan resminya.

Baca juga: Tak Mau Fokus Pada Status Bencana Nasional, Gubernur Aceh: Saya Hanya Berusaha dan Berdoa

Berkaca pada pengalaman Tsunami 2004, Pemerintah Aceh menilai dukungan global terbukti sangat krusial dalam mempercepat proses penyelamatan, pemulihan, dan rekonstruksi. Oleh karena itu, Aceh membuka pintu selebar-lebarnya bagi bantuan internasional, baik berupa logistik, tenaga medis, peralatan evakuasi, maupun dukungan teknis lainnya.

Sementara itu, BNPB bersama BPBD Aceh terus mengoordinasikan upaya tanggap darurat, termasuk evakuasi warga, pendirian pos pengungsian, serta distribusi bantuan. Namun, tantangan medan yang sulit, cuaca yang masih berpotensi ekstrem berdasarkan peringatan BMKG, serta keterbatasan akses transportasi menjadi hambatan utama di lapangan.

Organisasi kemanusiaan nasional dan komunitas relawan juga telah bergerak, termasuk dukungan komunikasi darurat oleh komunitas radio amatir (ORARI) untuk menjangkau wilayah tanpa sinyal telekomunikasi.

Meski demikian, kebutuhan mendesak seperti pangan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan masih jauh dari kata terpenuhi. Mereka berharap Pemerintah Pusat bisa mempercepat mekanisme bantuan internasional sesuai regulasi.