MDMC Muhammadiyah Dorong Budaya Siaga Bencana di Indonesia Belajar dari Jepang dan Belanda

LANGIT7.ID-Jakarta; Urgensi penguatan sistem kedaruratan nasional di Indonesia menjadi poin utama dalam diskusi Ruang Publik TVMu yang disiarkan pada Sabtu (31/01). Diskusi bertajuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, serangan siber, hingga tensi geopolitik ini menghadirkan Ketua Lembaga Resiliensi Bencana MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan, Ketua PCIM Jepang Muhamad Firdaus, serta diaspora Indonesia di Belanda Callista Wijaya. Pesan kuncinya adalah transformasi mitigasi dari sekadar seremoni menjadi budaya masyarakat yang tangguh.

Pembangunan budaya siaga di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar meski berada di wilayah Ring of Fire. Budi Setiawan menyoroti bahwa seringnya mengalami bencana belum otomatis membuat warga memiliki kesiapan sistematis. Menurutnya, mitigasi yang efektif harus membekali warga dengan pengetahuan teknis untuk bertahan hidup saat infrastruktur lumpuh, bukan sekadar memberikan peringatan ancaman.

“Masyarakat kita sudah sering mengalami bencana, tapi belum menjadikannya sebagai kebiasaan untuk mempersiapkan diri. Edukasi harus terus dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah jangan sampai kewaspadaan berubah menjadi kepanikan,” ujar Budi, dilansir dari situs muhammadiyah, Kamis (5/2/2026).

Budi mendorong setiap rumah tangga memiliki tas siaga bencana yang berisi logistik dasar seperti air, makanan pokok, identitas, uang, senter, dan alat komunikasi. Ia juga menyarankan optimalisasi modal sosial melalui RT/RW dan penggunaan tempat ibadah sebagai titik kumpul darurat yang terformalisasi. “Kesiapsiagaan itu harus menjadi budaya, bukan sekadar seremoni. Pemerintah perlu hadir sampai tingkat paling bawah, memfasilitasi titik kumpul, dapur umum, dan jalur informasi yang tepercaya,” tegas Budi.

Perbandingan sistem kedaruratan dipaparkan oleh Muhamad Firdaus yang berbasis di Jepang. Di sana, simulasi gempa dilakukan secara rutin sejak dini sehingga masyarakat tidak panik saat terjadi keadaan darurat. Pemerintah daerah di Jepang mendukung penuh dengan distribusi buku panduan serta tas kedaruratan gratis berisi logistik dan peralatan teknis seperti panel surya kecil.

“Kalau terjadi gempa, semua sudah tahu harus apa: berlindung di bawah meja, membuka pintu, dan tidak berlarian. Kompor gas mati otomatis, jadi tidak perlu panik ke dapur,” jelas Firdaus. Ia menambahkan bahwa sistem peringatan dini di Jepang telah terintegrasi secara masif ke berbagai perangkat komunikasi.

Pola serupa diterapkan di Belanda, sebagaimana dijelaskan Callista Wijaya. Pemerintah Belanda mulai akhir 2024 mendistribusikan panduan agar warga mampu mandiri selama 72 jam pertama saat krisis, termasuk menghadapi ancaman siber. Panduan tersebut mencakup stok air tiga liter per orang, penggunaan radio, dan makanan tahan lama. Callista menekankan pentingnya ketenangan meski diakui kepanikan masih bisa terjadi seperti insiden pencemaran air di Utrecht.

“Pesannya tetap sama: siaga itu penting, tapi jangan panik. Perhatikan juga tetangga dan lingkungan sekitar. Hadapi bersama-sama,” kata Callista.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa kunci menghadapi ancaman global maupun alam adalah kolaborasi antara pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam membangun sistem terpadu. Firdaus mengingatkan bahwa langkah awal yang paling krusial adalah kemampuan menolong diri sendiri sebelum membantu orang lain. “Karena kita tidak tahu kapan bencana datang, maka yang bisa kita lakukan adalah bersiap sejak sekarang,” pungbul Firdaus.