Kemenag Gelontorkan Rp85 Miliar untuk Bangkitkan Madrasah dan Masjid Terdampak Banjir Aceh

tim langit 7 Rabu, 10 Juni 2026 - 15:13 WIB

LANGIT7.ID-Jakarta; Banjir bandang yang menerjang Aceh 2025 lalu tidak hanya merusak bangunan. Arus deras juga menghapus jejak madrasah, memutus layanan keagamaan, dan mengubah kehidupan masyarakat.

Salah satu yang paling membekas adalah sebuah madrasah di Kabupaten Pidie Jaya yang hanyut tersapu banjir. Lokasi tempat madrasah itu kini telah berubah menjadi aliran sungai.

Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, dukungan pemerintah terus mengalir untuk membantu Aceh bangkit dari dampak bencana. Kementerian Agama mengalokasikan lebih dari Rp85 miliar untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan serta layanan keagamaan di Aceh melalui berbagai program yang dijalankan sepanjang Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hak Asasi Manusia dan Hukum, Faisal Ali Hasyim, saat mewakili Menteri Agama dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Pascabencana di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (9/6 2026).

Menurut Faisal, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan keagamaan yang layak.

"Bencana telah merusak sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga layanan publik keagamaan. Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas belajar dan beribadah dengan baik," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan bantuan senilai Rp46,38 miliar untuk pemulihan sektor pendidikan yang terdampak bencana.

Bantuan tersebut menjangkau 131 madrasah swasta, 169 madrasah negeri, 18 pondok pesantren, ribuan guru dan tenaga kependidikan, perguruan tinggi keagamaan, serta mahasiswa terdampak.

Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga sarana pendukung pemulihan seperti peralatan kebersihan, mesin semprot air, generator set, tenda darurat, meubelair, hingga perangkat pembelajaran yang rusak akibat bencana.

Komitmen tersebut berlanjut pada Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi Rp14,24 miliar. Selain bantuan bagi 24 madrasah swasta, anggaran tersebut juga digunakan untuk membangun kembali MIN 5 Pidie Jaya, madrasah yang hanyut terbawa arus banjir.

Selain sektor pendidikan, Kementerian Agama juga mengalokasikan Rp24,46 miliar melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk memulihkan layanan keagamaan masyarakat.

Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 64 Kantor Urusan Agama (KUA), bantuan bagi 65 masjid dan 20 musala, distribusi 6.000 mushaf Al-Qur'an, serta dukungan pemulihan sarana keagamaan lainnya yang terdampak bencana.

Faisal mengungkapkan bahwa perhatian Menteri Agama terhadap Aceh telah ditunjukkan sejak masa tanggap darurat. Bahkan, sebagian sisa anggaran satuan kerja Kementerian Agama pada akhir Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk membantu lembaga pendidikan dan keagamaan yang terdampak bencana.

Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada bantuan yang telah disalurkan saat ini. Pemerintah terus melakukan sinkronisasi data dan perencanaan bersama berbagai pihak agar penanganan terhadap madrasah, pesantren, masjid, musala, dan KUA yang terdampak dapat berlanjut secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Arskal Salim menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat Aceh yang menghibahkan tanah untuk pembangunan kembali sejumlah madrasah dan KUA yang hanyut akibat banjir.

"Ini menunjukkan semangat gotong royong masyarakat Aceh yang luar biasa. Dukungan tersebut sangat membantu percepatan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan," katanya.

Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Lubenah menjelaskan bahwa penanganan KUA yang hanyut akibat banjir di Kabupaten Gayo Lues juga terus diupayakan melalui berbagai skema pendanaan pemerintah, termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bagi Kementerian Agama, pemulihan pascabencana bukan sekadar mengembalikan bangunan yang rusak. Lebih dari itu, upaya tersebut bertujuan menghadirkan kembali pusat-pusat pendidikan, pelayanan, dan pembinaan keagamaan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Aceh.

Alokasi lebih dari Rp85 miliar yang telah disiapkan Kementerian Agama merupakan bagian dari upaya pemulihan yang lebih besar. Dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri, kebutuhan penanganan sektor Kementerian Agama di Aceh tercatat mencapai Rp1,836 triliun, mencakup pembangunan kembali madrasah, pondok pesantren, rumah ibadah, hingga sarana layanan keagamaan lainnya.

(lam)