Resolusi PBB: 142 Negara Akui Palestina, 10 Negara Menolak Salah Satunya Nauru yang Akan Membuka Kedutaannya di Yerusalem

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Nauru, sebuah negara kepulauan terkecil di kawasan Mikronesia, Samudra Pasifik merupakan salah satu dari 10 negara yang menolak menyetujui rancangan resolusi Deklarasi New York mengenai pembentukan Negara Palestina yang merdeka.

Tak hanya itu, negara dengan luas hanya 21 kilometer persegi dan populasi sekira 12.000 jiwa itupun baru-baru ini mengumumkan akan membuka kedutaan besar di Yerusalem, dan menjadi negara kesepuluh yang melakukan langkah tersebut.

Nauru secara tegas mendukung Israel dan telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2019.

Sementara itu, Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 telah menyetujui rancangan resolusi yang mendukung Deklarasi New York mengenai penerapan solusi dua negara dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka.

Resolusi tersebut didukung oleh 142 negara, sementara 10 negara menolak dan 12 negara abstain.

Baca juga: Prancis Resmi Akui Palestina, Macron Mendesak Israel Hentikan Perang Gaza

Adapun sepuluh yang menentang yaitu Israel, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat. Melansir dari UN News, Kamis (23/7/2026).

Negara Palestina menyambut baik dukungan mayoritas luas terhadap pengesahan deklarasi beserta lampirannya, seraya menyebutnya sebagai hasil penting dari Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang Penyelesaian Damai atas Isu Palestina, yang dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis itu.

Sebelum ada pemungutan suara, Duta Besar Prancis Jérôme Bonnafont mengingatkan kembali bahwa Deklarasi New York "menetapkan satu peta jalan untuk mewujudkan solusi dua negara".

Hal ini mencakup gencatan senjata di Gaza, pembebasan seluruh sandera yang ditahan di sana, serta pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat.

Baca juga: Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Akui Palestina, Israel Marah Besar

Peta jalan tersebut selanjutnya menyerukan pelucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza, normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif.

Berbicara menjelang pemungutan suara, Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan bahwa Deklarasi sepihak ini tidak akan diingat sebagai langkah menuju perdamaian, melainkan hanya sebagai isyarat kosong lain yang melemahkan kredibilitas Majelis ini