Krisis Keuangan Akut Melanda PBB Saat Tunggakan Iuran Tembus Angka 26 Triliun Rupiah

LANGIT7.ID-Jakarta; Ancaman kebangkrutan membayangi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah dana operasional organisasi dunia ini diprediksi bakal ludes pada Juli 2026. Krisis finansial akut ini dipicu oleh membengkaknya tunggakan iuran negara-negara anggota yang mencapai nilai fantastis. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan telah mengirimkan peringatan keras melalui surat resmi kepada seluruh anggota pada Jumat (30/1/2026).

PBB mencatat total tunggakan iuran pada akhir 2025 menyentuh angka 1,6 miliar dollar AS atau setara Rp 26 triliun. Jumlah tersebut mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Kondisi keuangan ini kian terjepit karena selisih tunggakan tersebut hanya terpaut sekitar 600 juta dollar AS dari nilai iuran Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencapai 1 miliar dollar AS.

Dalam keterangannya, Antonio Guterres menegaskan bahwa pola pengelolaan keuangan saat ini sudah tidak lagi berkelanjutan. Ia memberikan pilihan sulit kepada negara anggota untuk menyelamatkan organisasi dari keruntuhan.

“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulis Guterres dalam surat tersebut sebagaimana dilansir AFP.

Dampak dari seretnya likuiditas ini telah memaksa PBB mengambil langkah darurat berupa pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk bantuan kemanusiaan, serta instruksi pembekuan perekrutan pegawai baru. Juru bicara Sekjen PBB, Farhan Haq, menjelaskan bahwa tekanan finansial diperparah oleh kewajiban organisasi untuk mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai kepada negara anggota.

Mengenai situasi pelik tersebut, Guterres menyatakan bahwa organisasi seolah terjebak dalam sistem yang tidak masuk akal.

“Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tulisnya.

Guterres juga meragukan kemampuan PBB dalam mengeksekusi program reguler tahun 2026 yang telah disepakati akhir tahun lalu jika tidak ada perbaikan pengumpulan dana secara instan.

“Realitas praktisnya sangat jelas: kecuali jika pengumpulan dana meningkat secara drastis, kami tidak dapat sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026,” tegas Guterres.

Secara geopolitik, krisis ini diperkeruh oleh kebijakan "America First" di bawah pemerintahan Donald Trump yang memangkas pendanaan dan menunda kewajiban kontribusi ke badan-badan PBB. Selain itu, munculnya Dewan Perdamaian yang diinisiasi Trump dianggap sebagai tandingan bagi PBB di saat Dewan Keamanan sendiri sedang lumpuh akibat perselisihan hak veto antara Amerika Serikat, Rusia, dan China.