Kirim Tim Survei ke Saudi, Kemenag: Upaya Perbaikan Tata Kelola Dam
Redaksi
Ahad, 05 Maret 2023 - 14:00 WIB
Kemenag mengirim tim survei ke Saudi untuk perbaikan tata kelola dam jamaah haji. Foto: Kemenag.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)Kemenag mengirim Tim Survei Perbaikan Tata Kelola Dam ke sejumlah institusi dan rumah pemotongan hewan (RPH) di Arab Saudi. Hal tersebut sebagai upaya melakukan perbaikan tata kelola pembayaran Dam jemaah haji Indonesia.
Direktur Bina Haji (Dirbina) Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan survei tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Mudzakarah Perhajian Tahun 2022 di Situbondo.
Baca juga: Jemaah Haji Diimbau Bayar Dam Berupa Sembelih Hewan
"Kami akan menyusun standar pembayaran dan pemotongan hewan Dam yang selama ini dilakukan secara individual atau kelompok dengan standar biaya yang berbeda-beda, ada yang mahal dan ada juga yang harganya murah sekali, bahkan tidak masuk akal,” kata Arsad dalam keterangannya, Ahad (5/3/2023).
Menurut Arsad, survei dan penyusunan standar tata kelola Dam dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh.
“Tata Kelola ini untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran Dam sesuai ketentuan Fiqh. Sehingga, pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk,” sebut lulusan Al Azhar Kairo itu.
Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji (Bimjah) yang juga Ketua Tim Survei Perbaikan Tata Kelola DAM Khalilurrahman, optimis kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dampak kemaslahatan yang besar bagi jemaah haji Indonesia.
Direktur Bina Haji (Dirbina) Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan survei tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Mudzakarah Perhajian Tahun 2022 di Situbondo.
Baca juga: Jemaah Haji Diimbau Bayar Dam Berupa Sembelih Hewan
"Kami akan menyusun standar pembayaran dan pemotongan hewan Dam yang selama ini dilakukan secara individual atau kelompok dengan standar biaya yang berbeda-beda, ada yang mahal dan ada juga yang harganya murah sekali, bahkan tidak masuk akal,” kata Arsad dalam keterangannya, Ahad (5/3/2023).
Menurut Arsad, survei dan penyusunan standar tata kelola Dam dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh.
“Tata Kelola ini untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran Dam sesuai ketentuan Fiqh. Sehingga, pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk,” sebut lulusan Al Azhar Kairo itu.
Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji (Bimjah) yang juga Ketua Tim Survei Perbaikan Tata Kelola DAM Khalilurrahman, optimis kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dampak kemaslahatan yang besar bagi jemaah haji Indonesia.