Tahun Politik Marak Hoaks, Literasi Digital Harus Ditingkatkan
Muhajirin
Senin, 26 Juni 2023 - 11:52 WIB
Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah
Penyebaran informasi palsu (hoaks) diperkirakan akan meningkat menjelang tahun politik 2024. Hal tersebut harus diiringi dengan literasi digital untuk meredam lalu-lintas hoaks di tengah masyarakat, terutama melalui digital.
Atas kekhawatiran tersebut, PP Pemuda Muhammadiyah akan melakukan edukasi terkait literasi digital, seperti identifikasi potensi penyebaran hoaks. Potensi hoaks agar dipetakan lalu 'dilawan' dengan fakta.
"Kita akan coba lakukan klasifikasi konten hoaks, melalui media ketika misalnya ada potensi hoaks yang kita lihat kita coba membangun opinin, juga jadi istilahnya ada perang opini," kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, dalam acara Obral-Obrol liTerasi Digital (OOTD) di Jakarta, dikutip Senin (26/6/2023).
Nasrullah mengatakan, penyebaran berita bohong atau hoaks wajib ditangani secara serius. Itu karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memecah-belah masyarakat. Maka itu, kegiatan literasi digital sangat diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum melek digital, sedangkan sehari-hari mereka menggantungkan informasi dari media sosial.
Apalagi berdasarkan hasil penelitian Dewan Pers pada 2019, hampir 70% masyarakat Indonesia mengandalkan informasi dari media sosial (medsos). Maka perlu ada langkah strategis untuk menangani hal tersebut.
"Kita coba merumuskan langkah strategis dari segi hukum menghadapi potensi pelanggaran terhadap larangan penyebaran hoaks yang berpotensi menggangu persatuan anak bangsa," kata Nasrullah.
Sementara, Ketua Umum Sobat Cyber Indonesia, Virna Lim, menyampaikan, sasaran empuk berita bohong bukan anak muda saja, tapi juga orang tua, terutama kaum perempuan yang seringkali mudah terbawa perasaan.
Atas kekhawatiran tersebut, PP Pemuda Muhammadiyah akan melakukan edukasi terkait literasi digital, seperti identifikasi potensi penyebaran hoaks. Potensi hoaks agar dipetakan lalu 'dilawan' dengan fakta.
"Kita akan coba lakukan klasifikasi konten hoaks, melalui media ketika misalnya ada potensi hoaks yang kita lihat kita coba membangun opinin, juga jadi istilahnya ada perang opini," kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, dalam acara Obral-Obrol liTerasi Digital (OOTD) di Jakarta, dikutip Senin (26/6/2023).
Nasrullah mengatakan, penyebaran berita bohong atau hoaks wajib ditangani secara serius. Itu karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memecah-belah masyarakat. Maka itu, kegiatan literasi digital sangat diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum melek digital, sedangkan sehari-hari mereka menggantungkan informasi dari media sosial.
Apalagi berdasarkan hasil penelitian Dewan Pers pada 2019, hampir 70% masyarakat Indonesia mengandalkan informasi dari media sosial (medsos). Maka perlu ada langkah strategis untuk menangani hal tersebut.
"Kita coba merumuskan langkah strategis dari segi hukum menghadapi potensi pelanggaran terhadap larangan penyebaran hoaks yang berpotensi menggangu persatuan anak bangsa," kata Nasrullah.
Sementara, Ketua Umum Sobat Cyber Indonesia, Virna Lim, menyampaikan, sasaran empuk berita bohong bukan anak muda saja, tapi juga orang tua, terutama kaum perempuan yang seringkali mudah terbawa perasaan.