Wapres Dorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Papua Barat Daya
LANGIT7.ID-, Sorong- - Ekonomi dan keuangan syariah hadir bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, keberadaannya mampu membantu dan mendukung pemerintah dalam pembangunan serta pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap negara.
Termasuk di Papua Barat Daya, kata Wapres, sebagai provinsi yang kaya akan keindahan alam. Ia menilai wilayah tersebut sangat berpotensi untuk maju dan mewujudkan program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Sejahtera. Dengan menggerakkan Orang Asli Papua (OAP), utamanya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi dan keuangan syariah mampu memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat.
“Ini adalah kesempatan besar, dan Provinsi Papua Barat Daya cepat mengambil peluang ini dengan membentuk KDEKS pertama di daerah Papua,” ujar Wapres saat membuka acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Jl. Mambruk No.24, Remu Utara, Distrik Sorong, Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (06/06/2024).
Lebih lanjut, Wapres menekankan tiga strategi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya.
“Pertama, perkuat kelembagaan dan sinergi multipihak. Dorong penataan kelembagaan yang tepat demi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas,” sebutnya.
Wapres menjelaskan bahwa program KDEKS perlu dikembangkan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya. Menurutnya, kekayaan tersebut mampu menjadi aset penting dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Sehingga, pengembangannya melibatkan semua pihak dan kalangan.
“Jaga keberlanjutan program KDEKS, dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang,” imbaunya.