Soroti Serangan Siber PDN, Muhamadiyah Sebut Pemerintah Lemah Perencanaan
Tim langit 7
Sabtu, 29 Juni 2024 - 09:00 WIB
ilustrasi
Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024). Serangan tersebut mengakibatkan gangguan sejumlah layanan, dan juga membuat data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas.
Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas permasalahan tersebut. Di mana Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN.
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini.
Baca juga:Berantas Perjudian, BRI Aktif Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Judi Online
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelas Ismail ketika ditemui pada Kamis (27/6/2024) di Yogyakarta.
Ditambah lagi, Pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery.
Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan pemerintah dalam membentuk PDN.
Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas permasalahan tersebut. Di mana Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN.
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini.
Baca juga:Berantas Perjudian, BRI Aktif Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Judi Online
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelas Ismail ketika ditemui pada Kamis (27/6/2024) di Yogyakarta.
Ditambah lagi, Pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery.
Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan pemerintah dalam membentuk PDN.