Kata Pengamat, Paling Muhammadiyah Hanya Dapat Fee Atau Jadi Broker, Mestinya Masuk EBT Berbasis Komunitas
Sururi al faruq
Ahad, 28 Juli 2024 - 18:35 WIB
Foto: Istimewa
LANGIT7.ID-Jakarta; Keputusan final Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah dalam pengelolaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), mendapat komentar kritis dari pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara.
Bhima yang kini sebagai Direktur Center of Economic and Law Studies, menjelaskan harus diakui bahwa ormas keagamaan core bisnisnya bukan tambang, sehinga dalam mengeksekusi tawaran pemerintah dalam pengelolaan tambang tersebut, tentunya akan bekerjasama dengan pengusaha tambang.
“Bahkan yang terburuk cuma terima fee saja dari kontraktor tambang alias jadi broker IUP,” ujar Bhima kepada langit7.id
Alumni UGM ini menjelaskan, seharusnya ormas keagamaan diminta masuk ke bisnis EBT (Energi Baru Terbarukan) berbasis komunitas atau pemulihan pasca tambang. “Itu jauh lebih cocok dan untung dari pada mengelola tambang,” kata Bhima yang dapat gelar master dari Universitas Bradford, Inggris ini.
Bhima cenderung mendorong ormas keagamaan didorong masuk ke bisnis EBT, berbasis komunitas karena trend ke depan bisnis batubara makin sunset. “Makin sunset makin sulit dapat pendanaan toh,” katanya.
Jadi, ujar dia, dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah mengelola IUP, akan lebih banyak kerugiannya. “Lebih tegasnya ini hanya terkesan upaya menjaga keamanan pengusaha tambang dari protes masyarakat,” katanya.
Dari data yang disampaikan Bhima, bahwa dengan EBT berbasis komunitas, mampu mencipotakan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar Rp10.528 triliun selama 25 tahun. Sementara dampak terhadap output ekonomi total menembus Rp 18.636 triliun.
Bhima yang kini sebagai Direktur Center of Economic and Law Studies, menjelaskan harus diakui bahwa ormas keagamaan core bisnisnya bukan tambang, sehinga dalam mengeksekusi tawaran pemerintah dalam pengelolaan tambang tersebut, tentunya akan bekerjasama dengan pengusaha tambang.
“Bahkan yang terburuk cuma terima fee saja dari kontraktor tambang alias jadi broker IUP,” ujar Bhima kepada langit7.id
Alumni UGM ini menjelaskan, seharusnya ormas keagamaan diminta masuk ke bisnis EBT (Energi Baru Terbarukan) berbasis komunitas atau pemulihan pasca tambang. “Itu jauh lebih cocok dan untung dari pada mengelola tambang,” kata Bhima yang dapat gelar master dari Universitas Bradford, Inggris ini.
Bhima cenderung mendorong ormas keagamaan didorong masuk ke bisnis EBT, berbasis komunitas karena trend ke depan bisnis batubara makin sunset. “Makin sunset makin sulit dapat pendanaan toh,” katanya.
Jadi, ujar dia, dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah mengelola IUP, akan lebih banyak kerugiannya. “Lebih tegasnya ini hanya terkesan upaya menjaga keamanan pengusaha tambang dari protes masyarakat,” katanya.
Dari data yang disampaikan Bhima, bahwa dengan EBT berbasis komunitas, mampu mencipotakan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar Rp10.528 triliun selama 25 tahun. Sementara dampak terhadap output ekonomi total menembus Rp 18.636 triliun.