Putusan MK Soal UU Pilkada Sudah Tepat, Dosen UMMAD: DPR Harus Hentikan Pencederaan Konstitusi
Tim langit 7
Kamis, 22 Agustus 2024 - 18:52 WIB
Dosen FISIP UMMAD, Nuriel Endi Rahman
DPR diminta untuk menghentikan manuver melakukan revisi UU Pilkada yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kalau sampai DPR tetap teguh pendirian untuk merevisi UU Pilkada maka DPR telah melakukan pengingkaran terhadap putusan MK sekaligus menciderai konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD), Nuriel Endi Rahman, saat ditemui di kampus 1 UMMAD, Kamis, 22 Agustus 2024.
Nuriel, panggilan akrabnya menerangkan, manuver DPR dengan merevisi putusan MK terkait UU Pilkada dengan berlogika bahwa putusan MK tersebut hanya berlaku bagi parpol non parlemen (tidak punya kursi). Sedang untuk parpol parlemen tetap mengacu ambang batas perolehan suara (electoral threshold) 20 persen.
Baca juga:Prodi D3 Kebidanan UMMAD Raih Akreditasi Baik Sekali dari LAM PTKes
“Manuver ini menjadi masalah besar yang memicu reaksi dari berbagai kalangan sehingga mereka melakukan demo besar-besaran hari ini di banyak tempat dengan tuntutan DPR membatalkan revisi UU Pilkada dan meminta DPR mematuhi Keputusan MK,” ujar Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMMAD itu.
Nuriel melihat Fraksi-fraksi di DPR yang berada dalam KIM Plus sudah dikendalikan Presiden Jokowi. Fraksi-fraksi tersebut menjadi perpanjangan tangan presiden agar setelah tidak menjadi presiden nanti masih punya kekuasaan penuh untuk mengendalikan pemerintahan.
Kalau sampai DPR tetap teguh pendirian untuk merevisi UU Pilkada maka DPR telah melakukan pengingkaran terhadap putusan MK sekaligus menciderai konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD), Nuriel Endi Rahman, saat ditemui di kampus 1 UMMAD, Kamis, 22 Agustus 2024.
Nuriel, panggilan akrabnya menerangkan, manuver DPR dengan merevisi putusan MK terkait UU Pilkada dengan berlogika bahwa putusan MK tersebut hanya berlaku bagi parpol non parlemen (tidak punya kursi). Sedang untuk parpol parlemen tetap mengacu ambang batas perolehan suara (electoral threshold) 20 persen.
Baca juga:Prodi D3 Kebidanan UMMAD Raih Akreditasi Baik Sekali dari LAM PTKes
“Manuver ini menjadi masalah besar yang memicu reaksi dari berbagai kalangan sehingga mereka melakukan demo besar-besaran hari ini di banyak tempat dengan tuntutan DPR membatalkan revisi UU Pilkada dan meminta DPR mematuhi Keputusan MK,” ujar Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMMAD itu.
Nuriel melihat Fraksi-fraksi di DPR yang berada dalam KIM Plus sudah dikendalikan Presiden Jokowi. Fraksi-fraksi tersebut menjadi perpanjangan tangan presiden agar setelah tidak menjadi presiden nanti masih punya kekuasaan penuh untuk mengendalikan pemerintahan.