Dana Haji Tembus Rp 118 T, Badan Khusus Siap Tingkatkan Layanan
Tim langit 7
Rabu, 30 Oktober 2024 - 20:21 WIB
Dana Haji Tembus Rp 118 T, Badan Khusus Siap Tingkatkan Layanan
LANGIT7.ID-, Jakarta- - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan prestasi dengan total investasi dana haji mencapai Rp 118,49 triliun per 29 Oktober 2024. Pencapaian ini diumumkan dalam The 6th International Hajj Fund Forum 2024 di Jakarta.
"BPKH berkomitmen meningkatkan perannya sebagai katalisator investasi di Arab Saudi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji," ungkap Parjiono, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
BPKH memperluas portofolio melalui investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah, diperkuat dengan kemitraan Government to Government (G to G) antara Indonesia-Arab Saudi. Kerjasama bilateral kedua negara diperdalam melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk sertifikasi halal, dengan aspek regulasi ekspor-impor dan pengawasan pangan menjadi prioritas.
"Kami memberikan dukungan komprehensif melalui fasilitasi ekspor termasuk insentif dan kemudahan perizinan untuk memperlancar arus perdagangan," tambah Parjiono.
Dalam pengembangan ekosistem haji, BPKH menjalin kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan mutu dan kontinuitas komoditas melalui riset dan pengembangan IPTEK.
Sejalan dengan penguatan investasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji dan Umrah yang baru. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut positif pembentukan lembaga khusus ini.
"Kehadiran badan khusus ini membuka harapan baru bagi pengelolaan haji yang lebih profesional. Dengan fokus yang terpusat pada urusan haji dan umrah, pelayanan kepada jamaah akan semakin optimal," jelas Menag usai rapat evaluasi dengan Komisi VIII DPR.
"BPKH berkomitmen meningkatkan perannya sebagai katalisator investasi di Arab Saudi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji," ungkap Parjiono, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
BPKH memperluas portofolio melalui investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah, diperkuat dengan kemitraan Government to Government (G to G) antara Indonesia-Arab Saudi. Kerjasama bilateral kedua negara diperdalam melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk sertifikasi halal, dengan aspek regulasi ekspor-impor dan pengawasan pangan menjadi prioritas.
"Kami memberikan dukungan komprehensif melalui fasilitasi ekspor termasuk insentif dan kemudahan perizinan untuk memperlancar arus perdagangan," tambah Parjiono.
Dalam pengembangan ekosistem haji, BPKH menjalin kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan mutu dan kontinuitas komoditas melalui riset dan pengembangan IPTEK.
Sejalan dengan penguatan investasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji dan Umrah yang baru. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut positif pembentukan lembaga khusus ini.
"Kehadiran badan khusus ini membuka harapan baru bagi pengelolaan haji yang lebih profesional. Dengan fokus yang terpusat pada urusan haji dan umrah, pelayanan kepada jamaah akan semakin optimal," jelas Menag usai rapat evaluasi dengan Komisi VIII DPR.