Dana Haji Tembus Rp 118 T, Badan Khusus Siap Tingkatkan Layanan

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan prestasi dengan total investasi dana haji mencapai Rp 118,49 triliun per 29 Oktober 2024. Pencapaian ini diumumkan dalam The 6th International Hajj Fund Forum 2024 di Jakarta.

"BPKH berkomitmen meningkatkan perannya sebagai katalisator investasi di Arab Saudi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji," ungkap Parjiono, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

BPKH memperluas portofolio melalui investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah, diperkuat dengan kemitraan Government to Government (G to G) antara Indonesia-Arab Saudi. Kerjasama bilateral kedua negara diperdalam melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk sertifikasi halal, dengan aspek regulasi ekspor-impor dan pengawasan pangan menjadi prioritas.

"Kami memberikan dukungan komprehensif melalui fasilitasi ekspor termasuk insentif dan kemudahan perizinan untuk memperlancar arus perdagangan," tambah Parjiono.

Dalam pengembangan ekosistem haji, BPKH menjalin kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan mutu dan kontinuitas komoditas melalui riset dan pengembangan IPTEK.

Sejalan dengan penguatan investasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji dan Umrah yang baru. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut positif pembentukan lembaga khusus ini.

"Kehadiran badan khusus ini membuka harapan baru bagi pengelolaan haji yang lebih profesional. Dengan fokus yang terpusat pada urusan haji dan umrah, pelayanan kepada jamaah akan semakin optimal," jelas Menag usai rapat evaluasi dengan Komisi VIII DPR.

Pemisahan tugas ini memungkinkan Kementerian Agama untuk memaksimalkan fokus pada pembinaan keagamaan masyarakat dan pendidikan pesantren. "Dengan penyederhanaan struktur ini, Kementerian Agama bisa lebih fokus menangani pembinaan keagamaan masyarakat mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu, serta mengembangkan pendidikan pesantren dan keagamaan secara umum," jelas Menteri Agama.

Meski dalam masa transisi, Kemenag menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan lancar. "Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses transisi ini berjalan mulus. Dengan dukungan semua pihak termasuk Komisi VIII, reorganisasi ini justru akan memperkuat pelayanan haji, bukan sebaliknya," tegas Menag Nasaruddin Umar.