Dana Haji

Imam al-Ghazali mengingatkan: haji sunnah berulang bisa menjerumuskan pada kesalehan semu. Lebih utama menolong tetangga lapar daripada menambah hitungan perjalanan suci.

BPKH memaparkan pengelolaan keuangan haji berbasis syariah dalam seminar bersama Aisyiyah DIY. Dana kelolaan capai Rp171,65 triliun per Desember 2024.

Pemerintah Arab Saudi pada tahun ini tidak menerbitkan visa haji nonkuota atau visa haji furoda bagi calon jemaah dari seluruh dunia. Di Indonesia, lebih dari 2.000 calon jemaah haji

Abdul Kholiq Ahmad usulkan Revisi UU Haji agar Badan Penyelenggara Haji makin kuat atasi antrean panjang, penipuan umrah, dan masalah biaya haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan kinerja positif sepanjang 2024 kepada Komisi VIII DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkomitmen dalam pengelolaan keuangan haji yang amanah, transparan, dan akuntabel.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia menunjukkan prestasi membanggakan dalam pengembangan ekonomi syariah dengan meraih posisi ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi menurut SGIE 2023. Forjukafi menggelar simposium untuk membahas penguatan inklusi keuangan syariah, sementara BPKH mengajak masyarakat mendaftar haji di usia muda mengingat masa tunggu yang mencapai 20 tahun.

Dana kelolaan haji Indonesia menunjukkan pertumbuhan impresif mencapai Rp166,7 triliun pada 2023 dengan proyeksi Rp170,5 triliun di 2024. BPKH fokus pada pengelolaan melalui instrumen keuangan syariah yang aman dan pembentukan anak usaha untuk mengoptimalkan dampak ekonomi. Kolaborasi dengan berbagai pihak terus diperkuat untuk memaksimalkan manfaat bagi perekonomian nasional.

Bank Muamalat memperkuat posisinya di industri keuangan syariah dengan menjadi bank kustodian BPKH. Kerja sama strategis ini membuka peluang pengelolaan dana haji yang lebih efisien dan transparan. Sebagai pionir bank syariah, Bank Muamalat berkomitmen memberikan layanan kustodian terbaik sesuai prinsip syariah bagi investor Indonesia.

Kunjungan bersejarah Menteri Agama ke MUI membuka paradigma baru dalam pengelolaan dana haji yang transparan dan sesuai syariah. Dialog hangat yang terjalin menunjukkan komitmen kuat kedua lembaga dalam menghadirkan solusi terbaik bagi jamaah haji Indonesia, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keagamaan dan profesionalisme.

Pencapaian dana haji Indonesia yang tembus Rp 118 triliun menjadi momentum penting transformasi pelayanan jamaah. Pembentukan badan khusus penyelenggara haji di era Presiden Prabowo menandai komitmen pemerintah untuk menghadirkan pengelolaan yang lebih profesional sekaligus memperkuat investasi di Arab Saudi.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya memperbaiki pelayanan serta pengelolaan dana haji. Salah satu upayanya menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomika