Pajak Penjualan Mobil Baru Digratiskan, Industri Otomotif Kembali Bergairah
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 18 September 2021 - 14:01 WIB
ilustrasi industri perakitan mobil (foto: iStock)
Pemerintah resmi memperpanjangan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100% alias gratis untuk untuk kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2021.
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengapresiasi langkah pemerintah atas perpanjangan diskon ini.
"Patut kita apresiasi keputusan pemerintah ini. Efek domino dari kebijakan ini sebelumnya memang cukup signifikan bagi perekonomian bangsa dan negara," kata Mukhtarudin, Sabtu (18/9).
Menurut Mukhtarudin, keputusan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan ini sangat tepat tengah tren positif yang tercipta pada industri otomotif.
Dia menilai upaya keras dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mendorong adanya perpanjangan kebijakan PPnBM 100% juga layak di apresiasi.
Baca juga:Bebas Pajak Beli Kendaraan Diperpanjang hingga Desember 2021
"Kemenperin juga layak diapresiasi. Karena atas inisiasinya kebijakan ini kembali diperpanjang. Sektor industri kita khususnya otomotif kembali bergairah dengan adanya perpanjangan kebijakan ini," katanya.
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengapresiasi langkah pemerintah atas perpanjangan diskon ini.
"Patut kita apresiasi keputusan pemerintah ini. Efek domino dari kebijakan ini sebelumnya memang cukup signifikan bagi perekonomian bangsa dan negara," kata Mukhtarudin, Sabtu (18/9).
Menurut Mukhtarudin, keputusan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan ini sangat tepat tengah tren positif yang tercipta pada industri otomotif.
Dia menilai upaya keras dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mendorong adanya perpanjangan kebijakan PPnBM 100% juga layak di apresiasi.
Baca juga:Bebas Pajak Beli Kendaraan Diperpanjang hingga Desember 2021
"Kemenperin juga layak diapresiasi. Karena atas inisiasinya kebijakan ini kembali diperpanjang. Sektor industri kita khususnya otomotif kembali bergairah dengan adanya perpanjangan kebijakan ini," katanya.