Peluang UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan dan Tantangan
Tim langit 7
Ahad, 02 Februari 2025 - 11:52 WIB
Peluang UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan dan Tantangan
LANGIT7.ID-Jakarta; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa program ini akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku UMKM. Pernyataan ini tentunya menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang mencapai 98,68% dari total pelaku usaha di Indonesia.
"Untuk menjaga kebersihan, cita rasa, variasi makanan, dan ketepatan waktu delivery, pihak sekolah diharapkan bisa bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional dan pihak supplier. Yang juga perlu diperhatikan dalam menunjuk mitra agar tidak hanya terfokus kepada satu atau dua pengusaha mikro dan ultra mikro saja tapi disebar kepada beberapa pihak agar diantara mereka juga ada persaingan," kata Wakil Ketua Umum MUI sekaligus pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dari total pelaku usaha di Indonesia, komposisi terbesar didominasi oleh usaha mikro dan ultra mikro sebanyak 63.350.222 unit (98,68%). Sementara itu, usaha kecil tercatat sebanyak 783.132 unit (1,22%), usaha menengah 60.702 unit (0,09%), dan usaha besar hanya 5.550 unit (0,01%). Dengan anggaran program MBG yang mencapai Rp 171 triliun pada tahun ini, potensi manfaat yang bisa diperoleh UMKM sangatlah besar.
Optimalisasi Peran Sekolah dalam Pengelolaan MBG
Untuk mengoptimalkan manfaat program MBG bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, Abbas menyarankan agar pengelolaan program ini diserahkan kepada pihak sekolah. Sekolah dapat bermitra dengan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini telah beroperasi di lingkungan sekolah, khususnya yang mengelola kantin sekolah. Kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dan pihak supplier juga diperlukan untuk menjamin standar kebersihan, cita rasa, variasi makanan, dan ketepatan waktu pengiriman.
Sistem Pengelolaan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Dalam implementasinya, sekolah diharapkan tidak hanya menunjuk satu atau dua pengusaha mikro saja, tetapi membagi peluang kepada beberapa pelaku usaha. Hal ini bertujuan menciptakan persaingan sehat dan sistem reward and punishment yang dapat mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan. Abbas juga menekankan pentingnya pembentukan tim khusus yang terdiri dari perwakilan guru, karyawan, murid, orang tua murid, dan warga sekitar untuk mengawasi jalannya program.
"Untuk menjaga kebersihan, cita rasa, variasi makanan, dan ketepatan waktu delivery, pihak sekolah diharapkan bisa bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional dan pihak supplier. Yang juga perlu diperhatikan dalam menunjuk mitra agar tidak hanya terfokus kepada satu atau dua pengusaha mikro dan ultra mikro saja tapi disebar kepada beberapa pihak agar diantara mereka juga ada persaingan," kata Wakil Ketua Umum MUI sekaligus pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dari total pelaku usaha di Indonesia, komposisi terbesar didominasi oleh usaha mikro dan ultra mikro sebanyak 63.350.222 unit (98,68%). Sementara itu, usaha kecil tercatat sebanyak 783.132 unit (1,22%), usaha menengah 60.702 unit (0,09%), dan usaha besar hanya 5.550 unit (0,01%). Dengan anggaran program MBG yang mencapai Rp 171 triliun pada tahun ini, potensi manfaat yang bisa diperoleh UMKM sangatlah besar.
Optimalisasi Peran Sekolah dalam Pengelolaan MBG
Untuk mengoptimalkan manfaat program MBG bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, Abbas menyarankan agar pengelolaan program ini diserahkan kepada pihak sekolah. Sekolah dapat bermitra dengan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini telah beroperasi di lingkungan sekolah, khususnya yang mengelola kantin sekolah. Kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dan pihak supplier juga diperlukan untuk menjamin standar kebersihan, cita rasa, variasi makanan, dan ketepatan waktu pengiriman.
Sistem Pengelolaan yang Inklusif dan Berkelanjutan
Dalam implementasinya, sekolah diharapkan tidak hanya menunjuk satu atau dua pengusaha mikro saja, tetapi membagi peluang kepada beberapa pelaku usaha. Hal ini bertujuan menciptakan persaingan sehat dan sistem reward and punishment yang dapat mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan. Abbas juga menekankan pentingnya pembentukan tim khusus yang terdiri dari perwakilan guru, karyawan, murid, orang tua murid, dan warga sekitar untuk mengawasi jalannya program.