5 Fakta Penting Demonstrasi 'Indonesia Gelap' Mahasiswa, Tolak Makan Bergizi Gratis, Ancam Demo Lanjutan jika Tuntutan Diabaikan Prabowo
Haris budiman
Selasa, 18 Februari 2025 - 06:55 WIB
Potret demonstrasi mahasiswa Indonesia Gelap, Senin (27/2/2025). (Tangkapan layar/Youtube KOMPAS TV)
LANGIT7.ID-Demonstrasi 'Indonesia Gelap' digelar mahasiswa pada Senin (17/2/2025). Demonstrasi ini sebagai aksi atas kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, ini pun melahirkan sejumlah fakta penting, yang dirangkum sebagai berikut:
1. Menolak pemotongan anggaran pendidikan
Salah satu tuntutan yang disampaikan oleh demonstran, yang terdiri dari koalisi masyarakat sipil beserta Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) ini adalah menolak adanya pemotongan anggaran pendidikan. Mahasiswa malah menginginkan pendidikan gratis.
"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya," kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.
2. Menolak rancangan revisi UU Polri dan TNI
Mahasiswa juga menolak revisi sejumlah aturan Undang-Undang, Kejaksaan, Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
Aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, ini pun melahirkan sejumlah fakta penting, yang dirangkum sebagai berikut:
1. Menolak pemotongan anggaran pendidikan
Salah satu tuntutan yang disampaikan oleh demonstran, yang terdiri dari koalisi masyarakat sipil beserta Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) ini adalah menolak adanya pemotongan anggaran pendidikan. Mahasiswa malah menginginkan pendidikan gratis.
"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya," kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.
2. Menolak rancangan revisi UU Polri dan TNI
Mahasiswa juga menolak revisi sejumlah aturan Undang-Undang, Kejaksaan, Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.