5 Fakta Penting Demonstrasi 'Indonesia Gelap' Mahasiswa, Tolak Makan Bergizi Gratis, Ancam Demo Lanjutan jika Tuntutan Diabaikan Prabowo

LANGIT7.ID-Demonstrasi 'Indonesia Gelap' digelar mahasiswa pada Senin (17/2/2025). Demonstrasi ini sebagai aksi atas kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, ini pun melahirkan sejumlah fakta penting, yang dirangkum sebagai berikut:

1. Menolak pemotongan anggaran pendidikan

Salah satu tuntutan yang disampaikan oleh demonstran, yang terdiri dari koalisi masyarakat sipil beserta Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) ini adalah menolak adanya pemotongan anggaran pendidikan. Mahasiswa malah menginginkan pendidikan gratis.

"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya," kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.

2. Menolak rancangan revisi UU Polri dan TNI

Mahasiswa juga menolak revisi sejumlah aturan Undang-Undang, Kejaksaan, Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.

"Dalam revisi UU Polri, Polisi ingin memperluas kewenangan lebih agar dapat melakukan kontrol terhadap konten-konten dalam media sosial. Sementara dalam rencana revisi UU Kejaksaan, Jaksa ingin memperkuat hak imunitasnya. Hak imunitas ini sebelumnya sudah diatur dalam UU Kejaksaan yang berlaku saat ini. Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan diahadapan hukum karena harusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu," ujar Satria

"Sementara rencana revisi UU TNI akan memberi ruang untuk militer masuk kembali dalam penegakan hukum seperti masa lalu. Padahal hingga saaat ini militer belum tunduk pada peradilan umum, dan lagi-lagi kondisi tersebut sangat berbahaya untuk demokrasi," lanjutnya.

3. Evaluasi proyek strategis nasional

Satria menyampaikan, massa aksi juga meminta dilakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional yang bermasalah hingga menolak revisi Undang-Undang Minerba. Dia menyebut ada beberapa revisi Undang-Undang yang akan mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.

4. Di Jatim, demo ricuh, disebut ada penangkapan mahasiswa

Di Jawa Timur, demonstrasi diwarnai kericuhan. Bahkan, mahasiswa menyebut ada lima rekannya ditangkap polisi.

Tetapi, polisi membantah adanya penangkapan pada demo di Gedung DPRD Jatim tersebut. Kabag Ops Polrestabes Surabaya, Wibowo, menegaskan bahwa tidak ada peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian. "Enggak ada (yang ditangkap). Tadi tidak ada yang diamankan semuanya, adek-adek mahasiswa boleh dikonfirmasi," ujar Wibowo.

Dalam aksi tersebut, massa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai berdampak negatif pada sektor pendidikan.

"Bagaimana pendidikan sebagai fondasi utama malah dilemahkan? Tenaga pendidik juga seharusnya disejahterakan. Kami tak butuh makan siang gratis jika pendidikan kian miris," tegas seorang orator dalam demonstrasi.

5. Ancam demo lanjutan

Jenderal Lapangan Aksi Bagas Wisnu mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran segera merespons sejumlah tuntutan yang dilayangkan koalisi sipil.

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil," kata Bagas saat membacakan pernyataan sikap di Patung Kuda, Jakarta. (*)