Perseteruan Jokowi-Megawati Memanas, 20 Kepala Daerah PDIP Batal Hadiri Retreat di Magelang
Tim langit 7
Jum'at, 21 Februari 2025 - 15:17 WIB
Perseteruan Jokowi-Megawati Memanas, 20 Kepala Daerah PDIP Batal Hadiri Retreat di Magelang
LANGIT7.ID-Jakarta; Ketegangan politik kembali meningkat setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi penundaan kehadiran kepala daerah dari partainya dalam acara retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Magelang. Instruksi ini tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang langsung ditandatangani oleh Megawati.
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati. Instruksi tersebut bahkan meminta mereka yang sudah dalam perjalanan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.
Merespons instruksi tersebut, mantan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan mantan kader PDIP memberikan tanggapan tegas. "Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. Ya biasa," ujar Jokowi.
Dampak Instruksi Megawati Terhadap Pemerintahan Daerah
Sebanyak 20 kepala daerah dari PDIP telah mengonfirmasi penundaan kehadiran mereka dalam acara retreat tersebut. Di antaranya adalah nama-nama besar seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selain instruksi penundaan, Megawati juga memerintahkan para kepala daerah untuk "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," seperti tertulis dalam poin kedua instruksi tersebut.
Ketegangan Politik dan Respons Elite PDIP
"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati. Instruksi tersebut bahkan meminta mereka yang sudah dalam perjalanan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.
Merespons instruksi tersebut, mantan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan mantan kader PDIP memberikan tanggapan tegas. "Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. Ya biasa," ujar Jokowi.
Dampak Instruksi Megawati Terhadap Pemerintahan Daerah
Sebanyak 20 kepala daerah dari PDIP telah mengonfirmasi penundaan kehadiran mereka dalam acara retreat tersebut. Di antaranya adalah nama-nama besar seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selain instruksi penundaan, Megawati juga memerintahkan para kepala daerah untuk "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," seperti tertulis dalam poin kedua instruksi tersebut.
Ketegangan Politik dan Respons Elite PDIP