Presiden Prabowo Diminta Seimbangkan Pertemuan Taipan dan Konglomerat, Rakyat Juga Perlu Didengar
Tim langit 7
Jum'at, 07 Maret 2025 - 16:28 WIB
Presiden Prabowo Diminta Seimbangkan Pertemuan Taipan dan Konglomerat, Rakyat Juga Perlu Didengar
LANGIT7.ID-Jakarta;Presiden Indonesia mendapat sorotan pasca pertemuan dengan para konglomerat dan taipan yang berlangsung kemarin dan siang ini di Istana Negara. Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyoroti ketidakseimbangan akses yang diberikan kepada kelompok elite ekonomi dibandingkan dengan masyarakat yang sedang mencari keadilan.
Menurut Abbas, pertemuan presiden dengan para konglomerat besar ini menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, terutama karena beberapa di antara pengusaha tersebut terkait dengan isu-isu kontroversial seperti PIK 2 dan pagar laut. Ia mengkhawatirkan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh presiden jika hanya mendengarkan dari satu pihak saja.
"Disinilah dikhawatirkan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh presiden. Untuk itu bagi terciptanya kemashlahatan yang lebih besar sebaiknya presiden juga menerima perwakilan dari para korban agar tercipta keseimbangan informasi," tegas Abbas dalam keterangannya.
Ketimpangan Akses terhadap Presiden
Abbas menekankan pentingnya keseimbangan dalam mendengarkan aspirasi berbagai pihak. Menurutnya, presiden sebaiknya tidak hanya mendengarkan keluhan dari para taipan tetapi juga suara dari masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan atau tindakan pengusaha besar tersebut.
"Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai terkesan presiden hanya mendengar keluhan dari para taipan saja dan mengabaikan suara dari masyarakat yang selama ini telah dirugikan," tambahnya.
Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat beberapa pengusaha besar yang hadir dalam pertemuan tersebut diketahui terlibat dalam proyek-proyek besar yang menuai kontroversi di masyarakat. Isu-isu seperti pembangunan PIK 2 dan pembangunan pagar laut telah menjadi polemik berkepanjangan yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.
Menurut Abbas, pertemuan presiden dengan para konglomerat besar ini menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, terutama karena beberapa di antara pengusaha tersebut terkait dengan isu-isu kontroversial seperti PIK 2 dan pagar laut. Ia mengkhawatirkan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh presiden jika hanya mendengarkan dari satu pihak saja.
"Disinilah dikhawatirkan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh presiden. Untuk itu bagi terciptanya kemashlahatan yang lebih besar sebaiknya presiden juga menerima perwakilan dari para korban agar tercipta keseimbangan informasi," tegas Abbas dalam keterangannya.
Ketimpangan Akses terhadap Presiden
Abbas menekankan pentingnya keseimbangan dalam mendengarkan aspirasi berbagai pihak. Menurutnya, presiden sebaiknya tidak hanya mendengarkan keluhan dari para taipan tetapi juga suara dari masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan atau tindakan pengusaha besar tersebut.
"Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai terkesan presiden hanya mendengar keluhan dari para taipan saja dan mengabaikan suara dari masyarakat yang selama ini telah dirugikan," tambahnya.
Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat beberapa pengusaha besar yang hadir dalam pertemuan tersebut diketahui terlibat dalam proyek-proyek besar yang menuai kontroversi di masyarakat. Isu-isu seperti pembangunan PIK 2 dan pembangunan pagar laut telah menjadi polemik berkepanjangan yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.