Bertemu Dengan ICOMOS, Menteri Kebudayaan Tekankan Pelindungan Warisan Budaya Harus Berdampak bagi Kesejahteraan Rakyat
Tim langit 7
Jum'at, 09 Mei 2025 - 04:16 WIB
Bertemu Dengan ICOMOS, Menteri Kebudayaan Tekankan Pelindungan Warisan Budaya Harus Berdampak bagi Kesejahteraan Rakyat
LANGIT7.ID–Jakarta;Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menekankan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi dari International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas pendekatan baru dalam konservasi warisan budaya melalui skema Heritage Impact Assessment (HIA). HIA merupakan metode penilaian dampak terhadap Outstanding Universal Value (OUV) dari suatu situs warisan budaya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, menghindari, dan memitigasi dampak lingkungan, sosial, serta budaya dari rencana pembangunan sebelum proyek dijalankan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Fadli Zon menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada manfaat masyarakat.
“Saya berharap ekonomi budaya di sekitar warisan budaya itu semakin maju dan jangan dimatikan. Situsnya perlu kita lindungi, tapi jangan sampai mematikan ekonomi masyarakatnya. Di banyak tempat seperti Macau, ada banyak gedung atau toko di sekitar situs budaya, dan itu tidak masalah,” ujar Menteri Fadli dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/5/2025).
Dirinya menambahkan bahwa heritage memang sangat perlu untuk dilindungi. Namun, Menbud berharap upaya pelestarian ini jangan menjadi barrier atau pembatas, khususnya bagi investasi. Undang-undang justru menyebutkan bahwa heritage harus dikembangkan dan dimanfaatkan.
“Kita juga harus terus evaluasi. Contohnya seperti di Sangiran, setelah ditetapkan sebagai warisan budaya, masyarakat di sana tidak bisa memanfaatkan tanahnya. Kemudian untuk di Borobudur misalnya, pengunjungnya hanya 1.200 orang dan ini bisa kita tingkatkan lagi kedepannya. Kemarin kita juga mendengar dari para pedagang di pasar sekitar yang mengeluh karena tidak mendapatkan manfaat. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Kita harus kembalikan agar masyarakat sekitarnya bisa hidup dan merasakan manfaat dari heritage yang ada.” ungkap Menbud.
Lebih lanjut, Menteri Fadli menekankan pentingnya menjadikan HIA sebagai instrumen hukum yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi atau wacana.
Pertemuan tersebut membahas pendekatan baru dalam konservasi warisan budaya melalui skema Heritage Impact Assessment (HIA). HIA merupakan metode penilaian dampak terhadap Outstanding Universal Value (OUV) dari suatu situs warisan budaya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, menghindari, dan memitigasi dampak lingkungan, sosial, serta budaya dari rencana pembangunan sebelum proyek dijalankan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Fadli Zon menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada manfaat masyarakat.
“Saya berharap ekonomi budaya di sekitar warisan budaya itu semakin maju dan jangan dimatikan. Situsnya perlu kita lindungi, tapi jangan sampai mematikan ekonomi masyarakatnya. Di banyak tempat seperti Macau, ada banyak gedung atau toko di sekitar situs budaya, dan itu tidak masalah,” ujar Menteri Fadli dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/5/2025).
Dirinya menambahkan bahwa heritage memang sangat perlu untuk dilindungi. Namun, Menbud berharap upaya pelestarian ini jangan menjadi barrier atau pembatas, khususnya bagi investasi. Undang-undang justru menyebutkan bahwa heritage harus dikembangkan dan dimanfaatkan.
“Kita juga harus terus evaluasi. Contohnya seperti di Sangiran, setelah ditetapkan sebagai warisan budaya, masyarakat di sana tidak bisa memanfaatkan tanahnya. Kemudian untuk di Borobudur misalnya, pengunjungnya hanya 1.200 orang dan ini bisa kita tingkatkan lagi kedepannya. Kemarin kita juga mendengar dari para pedagang di pasar sekitar yang mengeluh karena tidak mendapatkan manfaat. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Kita harus kembalikan agar masyarakat sekitarnya bisa hidup dan merasakan manfaat dari heritage yang ada.” ungkap Menbud.
Lebih lanjut, Menteri Fadli menekankan pentingnya menjadikan HIA sebagai instrumen hukum yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi atau wacana.