DPRD Jateng Dorong Kinerja BUMD untuk Menopang Pendapatan Asli Daerah
Arif purniawan
Rabu, 29 September 2021 - 21:46 WIB
Gedung DPRD Jawa Tengah (foto: ppid dprd jatengprov)
Kinerja 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah mendapat sorotan dari DPRD Jateng.
Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono mengatakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari lini bisnis BUMD sangat besar, nilainya mencapai Rp528 miliar. Namun, hingga saat ini baru memberikan kontribusi 3,3% dari potensi yang ada.
"Kontribusi PAD yang baru 3,3% tentunya masih jauh dari harapan. Ini yang harus terus didorong," ujar Agung Budi Margono dalam acara “Prime Topic : Meningkatkan PAD Bersama BUMD Jateng”, Rabu (29/9/2021).
Menurut Agung, potensi pendapatan daerah di Jawa Tengah masih sangat besar. Sehingga, BUMD bisa terus menggenjot PAD agar keuangan daerah bisa semakin mandiri.
Baca juga:Mentan : Produksi Jagung Nasional Diprediksi Overstok
"Apalagi saat pandemi Covid-19 seperti saat ini target pencapaian pajak tidak bisa memenuhi target," tegasnya seperti dikutip dari laman Pemrov Jateng.
Politisi PKS ini menambahkan, BUMD semestinya bisa menjadi ujung tombak dalam mengisi pundi-pundi keuangan daerah. Sehingga pemerintah tidak dipusingkan soal pembelanjaan daerah yang harus ditopang dengan pendapatan daerah.
Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono mengatakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari lini bisnis BUMD sangat besar, nilainya mencapai Rp528 miliar. Namun, hingga saat ini baru memberikan kontribusi 3,3% dari potensi yang ada.
"Kontribusi PAD yang baru 3,3% tentunya masih jauh dari harapan. Ini yang harus terus didorong," ujar Agung Budi Margono dalam acara “Prime Topic : Meningkatkan PAD Bersama BUMD Jateng”, Rabu (29/9/2021).
Menurut Agung, potensi pendapatan daerah di Jawa Tengah masih sangat besar. Sehingga, BUMD bisa terus menggenjot PAD agar keuangan daerah bisa semakin mandiri.
Baca juga:Mentan : Produksi Jagung Nasional Diprediksi Overstok
"Apalagi saat pandemi Covid-19 seperti saat ini target pencapaian pajak tidak bisa memenuhi target," tegasnya seperti dikutip dari laman Pemrov Jateng.
Politisi PKS ini menambahkan, BUMD semestinya bisa menjadi ujung tombak dalam mengisi pundi-pundi keuangan daerah. Sehingga pemerintah tidak dipusingkan soal pembelanjaan daerah yang harus ditopang dengan pendapatan daerah.