Ekonomi Syariah Belum Jadi Agenda Makro Nasional, CSED Soroti Minimnya Integrasi
Tim langit 7
Selasa, 26 Agustus 2025 - 15:31 WIB
Ekonomi Syariah Belum Jadi Agenda Makro Nasional, CSED Soroti Minimnya Integrasi
LANGIT7.ID-Jakarta;Peneliti Associate Center of Strategic and Economic Dialogue (CSED) INDEF, Azizon, menilai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena narasinya cenderung berhenti pada ranah instrumen keuangan. Menurutnya, pendekatan yang dominan saat ini lebih menekankan fungsi agama dan instrumen-sentris tanpa terhubung dengan strategi lintas sektor yang lebih menyeluruh.
Azizon menegaskan, kondisi ini menyebabkan ekonomi syariah belum ditempatkan sebagai bagian dari kerangka makroekonomi nasional. “Ekonomi syariah seharusnya tidak berhenti pada instrumen perbankan, zakat, atau sukuk. Tantangan utama adalah menggeser pendekatan dari pragmatisme instrumen menuju strategi holistik yang selaras dengan maqasid syariah,” kata Azizon dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/8/2025).
Kesenjangan Indikator Makro
Azizon menyoroti bahwa indikator kunci, seperti kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) halal, ekspor halal, hingga porsi pembiayaan syariah bagi UMKM, belum dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional. Akibatnya, meskipun sertifikasi halal tumbuh cepat, hubungan dengan permintaan pasar serta preferensi konsumen belum terjalin kuat.
Ia juga mencontohkan posisi instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan proyek kementerian/lembaga, bukan sebagai bagian dari cluster ekosistem halal. Selain itu, dashboard lintas kementerian untuk memantau sertifikasi, pembiayaan, dan ekspor halal hingga kini belum terealisasi.
“Kalau pemerintah hanya berhenti di instrumen, ekonomi syariah akan dipersepsikan sebatas label. Yang kita butuhkan adalah indikator konkret, tata kelola lintas sektor, dan strategi pembangunan yang terintegrasi,” jelasnya.
Azizon menegaskan, kondisi ini menyebabkan ekonomi syariah belum ditempatkan sebagai bagian dari kerangka makroekonomi nasional. “Ekonomi syariah seharusnya tidak berhenti pada instrumen perbankan, zakat, atau sukuk. Tantangan utama adalah menggeser pendekatan dari pragmatisme instrumen menuju strategi holistik yang selaras dengan maqasid syariah,” kata Azizon dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/8/2025).
Kesenjangan Indikator Makro
Azizon menyoroti bahwa indikator kunci, seperti kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) halal, ekspor halal, hingga porsi pembiayaan syariah bagi UMKM, belum dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional. Akibatnya, meskipun sertifikasi halal tumbuh cepat, hubungan dengan permintaan pasar serta preferensi konsumen belum terjalin kuat.
Ia juga mencontohkan posisi instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan proyek kementerian/lembaga, bukan sebagai bagian dari cluster ekosistem halal. Selain itu, dashboard lintas kementerian untuk memantau sertifikasi, pembiayaan, dan ekspor halal hingga kini belum terealisasi.
“Kalau pemerintah hanya berhenti di instrumen, ekonomi syariah akan dipersepsikan sebatas label. Yang kita butuhkan adalah indikator konkret, tata kelola lintas sektor, dan strategi pembangunan yang terintegrasi,” jelasnya.