Ekonomi Syariah Belum Jadi Agenda Makro Nasional, CSED Soroti Minimnya Integrasi

LANGIT7.ID-Jakarta; Peneliti Associate Center of Strategic and Economic Dialogue (CSED) INDEF, Azizon, menilai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena narasinya cenderung berhenti pada ranah instrumen keuangan. Menurutnya, pendekatan yang dominan saat ini lebih menekankan fungsi agama dan instrumen-sentris tanpa terhubung dengan strategi lintas sektor yang lebih menyeluruh.

Azizon menegaskan, kondisi ini menyebabkan ekonomi syariah belum ditempatkan sebagai bagian dari kerangka makroekonomi nasional. “Ekonomi syariah seharusnya tidak berhenti pada instrumen perbankan, zakat, atau sukuk. Tantangan utama adalah menggeser pendekatan dari pragmatisme instrumen menuju strategi holistik yang selaras dengan maqasid syariah,” kata Azizon dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/8/2025).


Kesenjangan Indikator Makro

Azizon menyoroti bahwa indikator kunci, seperti kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) halal, ekspor halal, hingga porsi pembiayaan syariah bagi UMKM, belum dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan nasional. Akibatnya, meskipun sertifikasi halal tumbuh cepat, hubungan dengan permintaan pasar serta preferensi konsumen belum terjalin kuat.

Ia juga mencontohkan posisi instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan proyek kementerian/lembaga, bukan sebagai bagian dari cluster ekosistem halal. Selain itu, dashboard lintas kementerian untuk memantau sertifikasi, pembiayaan, dan ekspor halal hingga kini belum terealisasi.

“Kalau pemerintah hanya berhenti di instrumen, ekonomi syariah akan dipersepsikan sebatas label. Yang kita butuhkan adalah indikator konkret, tata kelola lintas sektor, dan strategi pembangunan yang terintegrasi,” jelasnya.


RAPBN 2026 dan Maqasid Syariah

Lebih lanjut, Azizon menekankan pentingnya memasukkan penguatan ekonomi syariah ke dalam arah kebijakan fiskal RAPBN 2026. Integrasi nilai maqasid syariah—seperti perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (mal), akal (aql), dan agama (din)—perlu dikaitkan dengan delapan program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan desa.

Menurutnya, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara lain. Malaysia, misalnya, memiliki masterplan lengkap dengan indikator kinerja (KPI) dan unit pelaksana khusus. Sementara Arab Saudi dan Turki menonjol lewat kekuatan pendanaan serta keberanian dalam menetapkan target program secara konsisten.

“Indonesia punya peluang besar, tetapi tanpa indikator makro dan strategi lintas sektor, ekonomi syariah hanya akan jadi jargon, bukan penggerak pembangunan,” pungkasnya. (wartaekonomi)