Sertifikasi Halal Wajib Berlaku Oktober 2026, Pemkab Cilacap Jemput Bola ke 300 UMKM

LANGIT7.ID-Cilacap; Menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPKUKM) Kabupaten Cilacap bersama Tim Pendamping Wajib Halal menggelar sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kawasan Car Free Day (CFD) Cilacap, Minggu (31/5/2026).

Program jemput bola tersebut menyasar sekitar 300 pedagang kaki lima yang beraktivitas di sejumlah titik keramaian, mulai dari kawasan Alun-alun Cilacap, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Jenderal Sudirman.

Kegiatan diawali dengan pembahasan teknis terkait strategi sosialisasi yang akan disampaikan kepada para pelaku usaha. Selanjutnya, kegiatan dibagi ke dalam dua fokus layanan untuk mempermudah akses perizinan bagi UMKM.

Tim pertama melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal secara langsung kepada pelaku UMKM di area CFD. Selain memberikan edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, petugas juga membuka layanan asistensi pendaftaran sertifikasi halal jalur self declare serta konsultasi terkait proses pengajuan sertifikat halal.

Sementara itu, tim kedua yang terdiri dari DPKUKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap membuka layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Gedung Dekranasda Cilacap. Hingga kegiatan berlangsung, tercatat sedikitnya 18 pelaku UMKM telah memanfaatkan layanan tersebut untuk mengurus NIB.

Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap, Oktriviyanto Subekti, mengatakan bahwa sertifikasi halal akan menjadi kewajiban bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan dan minuman, produk hasil sembelihan, bahan baku pangan, hingga kosmetik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pada 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikat halal akan diberlakukan. Karena itu kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal sebagai bagian dari pemenuhan perizinan usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Didampingi Kepala Bidang Usaha Mikro DPKUKM Kabupaten Cilacap, Sismawati, Oktriviyanto menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi di CFD merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan kick off launching program pendampingan yang dijadwalkan pada 4 Juni 2026.

Ia menegaskan seluruh layanan yang diberikan dalam program tersebut tidak dipungut biaya. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk mengurus berbagai perizinan, mulai dari NIB, sertifikat halal, hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

“Kami berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan gratis ini sebaik-baiknya. Dengan terpenuhinya berbagai perizinan usaha, daya saing UMKM Cilacap akan semakin meningkat sekaligus memberikan jaminan kualitas produk kepada masyarakat,” kata Oktriviyanto.

Dalam program tersebut, pelaku usaha juga didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang bertugas membantu usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan sertifikasi halal jalur self declare. Pendamping melakukan verifikasi dan validasi bahan maupun proses produksi hingga sertifikat halal diterbitkan.

Melalui pendekatan langsung di pusat-pusat keramaian, pemerintah daerah berharap semakin banyak pelaku UMKM yang segera melengkapi legalitas usahanya sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan secara penuh pada Oktober 2026