Wajib Halal

BPJPH memperkuat integritas dan kapasitas pengawas halal untuk mendukung kebijakan wajib halal Oktober 2026 dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan LPPOM membekali 90 UKM terkait persiapan audit sertifikasi halal guna memenuhi regulasi tahun 2026.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan perkuat sinergi 309 LP3H demi akselerasi sertifikasi halal UMK. Simak strategi besar hadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

BPJPH gelar sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 bagi pelaku usaha besar. Simak aturan, sanksi tegas, dan kewajiban sertifikasi halal selengkapnya di sini.

Kepala BPJPH tegaskan Wajib Halal Oktober 2026 perkuat perlindungan konsumen dan daya saing produk. Simak langkah strategis pemerintah siapkan ekosistem halal.

BPJPH bersinergi dengan Badan Gizi Nasional pastikan Program Makan Bergizi Gratis bersertifikat halal demi lindungi masyarakat. Simak persiapan Wajib Halal 2026!

BPJPH bersinergi dengan Kemenkeu dan BKPM untuk sukseskan Wajib Halal Oktober 2026. Pelajari kesiapan regulasi dan program sertifikasi gratis bagi UMK di sini!

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan kebijakan Wajib Halal 2026 tetap berlaku tanpa penundaan. Simak hasil koordinasi BPJPH, BPOM, dan Kemenkes selengkapnya.

BPJPH menegaskan Wajib Halal 2026 sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Kebijakan ini memperkuat ekonomi nasional, perlindungan konsumen, dan daya saing produk Indonesia.

Puluhan UMKM Bangka Tengah antusias mengikuti sosialisasi sertifikasi halal sebagai persiapan menuju wajib halal Oktober 2026. LPPOM Babel menjelaskan syarat, dokumen penting, hingga proses pendaftaran BPJPH agar pelaku usaha lebih siap menghadapi aturan PP 42/2024.

Jakarta Halal Market 2025 hadir di Bundaran HI sebagai ajang literasi halal dan percepatan sertifikasi bagi UMKM. Kepala BPJPH Babe Haikal menegaskan Jakarta sebagai capital of global halal serta komitmen pemerintah menuju Wajib Halal 2026.

BPJPH mempersingkat waktu pengurusan sertifikasi halal, dari 14 hari menjadi 8 hari untuk jalur mandiri dan 21 hari menjadi 11 hari untuk jalur reguler. Didukung 1.032 pengawas JPH, lembaga ini menerapkan sistem pengawasan dan sanksi untuk menjamin kehalalan produk. Indonesia yang kini menduduki peringkat tiga dunia dan nomor dua untuk sektor makanan halal, bertekad menjadi pemimpin global industri halal.

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024. Mulai 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan.