BPJPH Raih MURI Atas Penyelenggaraan Sosialisasi Wajib Halal Serentak di 2.183 Lokasi di Indonesia

LANGIT7.ID-, Bekasi - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, secara serentak di 2.183 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas pelaksanaan itu BPJPH pun diganjar penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Keterlibatan 2.183 titik lokasi yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia tersebut, menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu gerakan edukasi halal terbesar yang pernah dilaksanakan di Tanah Air.

Kegiatan yang diselenggarakan terpusat di Mall Pakuwon Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (4/6) tersebut merupakan bagian dari upaya BPJPH secara nasional untuk meningkatkan literasi halal masyarakat, sekaligus memastikan pelaku usaha memahami dan mempersiapkan diri menghadapi implementasi kebijakan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober 2026.

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh BPJPH bersama UPT Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi, dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, asosiasi pelaku usaha, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, serta berbagai mitra strategis BPJPH lainnya.

Melalui pendekatan kolaboratif, BPJPH bersama para pemangku kepentingan berupaya memastikan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha hingga ke daerah-daerah, termasuk usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Baca juga: BPJPH: Indonesia dan Malaysia Siapkan Kerja Sama Halal Regional, Australia hingga Selandia Baru Dilirik

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara masif tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bersama stakeholder terkait dan masyarakat dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

"Kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang yang harus dipahami secara utuh oleh masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu negara hadir tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui sosialisasi, edukasi, literasi dan bahkan fasilitasi pendampingan (bagi UMK) agar seluruh pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dengan baik menyambut wajib halal Oktober 2026.," ujar Ahmad Haikal Hasan, dikutip Senin (8/6/2026).

Dalam kegiatan sosialisasi, Babe Haikal juga menyapa sejumlah peserta di daerah yang juga menyelenggarakan sosialisasi di berbagai titik lokasi berbeda melalui layar teleconference. Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi serentak tersebut.

"Ini adalah gerakan bersama. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, pendamping halal, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat bergerak dalam semangat yang sama untuk membangun ekosistem halal Indonesia yang semakin kuat. Semakin tinggi literasi halal masyarakat, semakin siap pula bangsa ini memanfaatkan peluang besar ekonomi halal global," ujarnya.

Baca juga: BPJPH: Sertifikasi Halal Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Daerah Menuju Pusat Halal Dunia

Hadir dalam kegiatan Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamat Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, dan Tenaga Ahli Bidang Kehumasan BPJPH M Fariza Y Irawady.

Hadir pula Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M Riza Damanik, Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Rizki Handayani, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Ade Safri Simanjutak, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama M Fuad Nasar, Duta Halal Indonesia Marini Kartika Sari Zumarnis, Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang Nazar Kurniawan, dan Manager Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Andre Purwandono.

Baca juga: Industri Halal RI Tumbuh, Bahan Baku Masih Jadi Tantangan Utama
Selain menjadi sarana edukasi, kegiatan ini juga memberikan akses langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh layanan informasi Jaminan Produk Halal, berkonsultasi dengan Pendamping PPH, serta mendapatkan pendampingan terkait proses sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.

BPJPH berharap kegiatan sosialisasi serentak tersebut semakin memperluas literasi halal masyarakat, meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, serta mendorong percepatan pengembangan ekosistem halal nasional yang terpercaya, inklusif, maju, dan berdaya saing global.