Motor Penggerak atau Sekadar Slogan? Nasib Akidah dalam Masyarakat Modern
Miftah yusufpati
Rabu, 24 September 2025 - 04:15 WIB
Di hadapan sejarah, umat Islam ditantang membuktikan: apakah mereka benar-benar membangun masyarakat di atas aqidah, atau sekadar menempelkan nama Islam pada bangunan yang rapuh? Ilustrasi: Ist
LANGIT.ID-Di sebuah majelis ilmu di Kairo tahun 1990-an, Syaikh Yusuf Qardhawi menegaskan satu hal sederhana namun fundamental: masyarakat Islam sejati hanya bisa tegak di atas aqidah. Baginya, kalimat Laa ilaaha illallah, Muhammadan Rasuulullah bukan sekadar zikir, melainkan fondasi sosial. Aqidah, kata Qardhawi, bukan aksesoris, melainkan “motor penggerak dalam berharakah” dan sumber yang melahirkan akhlak, hukum, hingga peradaban.
Pandangan itu kemudian ia bukukan dalam Malaamihu Al-Mujtama’ al-Muslim alladzi Nasyuduh (diterjemahkan: Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur’an & Sunnah, 1997). Ia mengingatkan: membangun masyarakat tanpa aqidah sama dengan mendirikan bangunan di atas pasir. Cepat atau lambat, runtuh.
Qardhawi tidak menafsirkan masyarakat Islam sebagai eksklusif. Ayat Al-Baqarah 256: “Tidak ada paksaan dalam agama”—menjadi sandaran. Sejarah pun menjadi saksi, umat Islam pernah tampil sebagai komunitas paling toleran pada masa keemasan. Kaum Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan, bahkan berkembang di bawah proteksi politik Islam.
Namun, toleransi bukan berarti longgar dalam fondasi. Qardhawi menolak ide masyarakat yang membiarkan aqidah bercampur dengan ideologi lain, entah sosialisme, komunisme, atau liberalisme. Bagi dia, itu “agama tanpa wahyu.”
Baca juga: Grand Syaikh Azhar: Khilafah Ajaran Islam, Bentuk Negara Sesuai Perkembangan Zaman
Indonesia: Antara Tauhid dan Kebangsaan
Di Indonesia, gagasan ini menemukan konteksnya yang khas. Sejak awal berdirinya republik, umat Islam bersepakat pada Pancasila sebagai konsensus nasional. Namun, debat mengenai posisi aqidah dalam masyarakat terus hidup, dari sidang BPUPKI 1945 hingga kontroversi Piagam Jakarta.
Pandangan itu kemudian ia bukukan dalam Malaamihu Al-Mujtama’ al-Muslim alladzi Nasyuduh (diterjemahkan: Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur’an & Sunnah, 1997). Ia mengingatkan: membangun masyarakat tanpa aqidah sama dengan mendirikan bangunan di atas pasir. Cepat atau lambat, runtuh.
Qardhawi tidak menafsirkan masyarakat Islam sebagai eksklusif. Ayat Al-Baqarah 256: “Tidak ada paksaan dalam agama”—menjadi sandaran. Sejarah pun menjadi saksi, umat Islam pernah tampil sebagai komunitas paling toleran pada masa keemasan. Kaum Yahudi dan Nasrani hidup berdampingan, bahkan berkembang di bawah proteksi politik Islam.
Namun, toleransi bukan berarti longgar dalam fondasi. Qardhawi menolak ide masyarakat yang membiarkan aqidah bercampur dengan ideologi lain, entah sosialisme, komunisme, atau liberalisme. Bagi dia, itu “agama tanpa wahyu.”
Baca juga: Grand Syaikh Azhar: Khilafah Ajaran Islam, Bentuk Negara Sesuai Perkembangan Zaman
Indonesia: Antara Tauhid dan Kebangsaan
Di Indonesia, gagasan ini menemukan konteksnya yang khas. Sejak awal berdirinya republik, umat Islam bersepakat pada Pancasila sebagai konsensus nasional. Namun, debat mengenai posisi aqidah dalam masyarakat terus hidup, dari sidang BPUPKI 1945 hingga kontroversi Piagam Jakarta.