Prabowo Lantik Dony Oskaria Pimpin BP BUMN, Gantikan Kementerian BUMN
Tim langit 7
Rabu, 08 Oktober 2025 - 15:34 WIB
Prabowo Lantik Dony Oskaria Pimpin BP BUMN, Gantikan Kementerian BUMN
LANGIT7.ID–Jakarta;Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10). Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru dalam pengelolaan BUMN setelah lembaga tersebut bertransformasi dari kementerian menjadi badan.
Dalam struktur baru ini, Dony akan didampingi dua wakil kepala, yaitu Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata. Ketiganya akan memimpin BP BUMN yang kini berfokus pada pengaturan dan kebijakan, bukan lagi fungsi pengawasan seperti sebelumnya.
Upacara pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dengan khidmat, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Dony.
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Transformasi dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang BUMN yang baru disetujui pemerintah bersama DPR pekan lalu. Melalui perubahan itu, struktur dan fungsi kelembagaan BUMN kini mengalami pergeseran mendasar. BP BUMN tidak lagi menjadi regulator sekaligus pengawas, sebab kewenangan pengawasan kini dialihkan ke lembaga baru bernama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
BPI Danantara merupakan lembaga yang dibentuk pada awal pemerintahan Prabowo. Fungsinya adalah mengelola seluruh aset dan investasi yang berasal dari BUMN agar lebih terintegrasi dan efisien. Saat pertama kali berdiri, Danantara masih berbagi peran dengan Kementerian BUMN. Kala itu, posisi pucuk pimpinan Danantara dijabat oleh Rosan Roeslani, sementara Kementerian BUMN masih dipegang Erick Thohir.
Namun, situasi berubah ketika beberapa pekan lalu Prabowo menggeser Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Setelah rotasi tersebut, Presiden langsung mengirimkan surat ke DPR untuk merevisi Undang-Undang BUMN, membuka jalan bagi pembentukan BP BUMN.
Dalam struktur baru ini, Dony akan didampingi dua wakil kepala, yaitu Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata. Ketiganya akan memimpin BP BUMN yang kini berfokus pada pengaturan dan kebijakan, bukan lagi fungsi pengawasan seperti sebelumnya.
Upacara pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dengan khidmat, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Dony.
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Transformasi dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang BUMN yang baru disetujui pemerintah bersama DPR pekan lalu. Melalui perubahan itu, struktur dan fungsi kelembagaan BUMN kini mengalami pergeseran mendasar. BP BUMN tidak lagi menjadi regulator sekaligus pengawas, sebab kewenangan pengawasan kini dialihkan ke lembaga baru bernama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
BPI Danantara merupakan lembaga yang dibentuk pada awal pemerintahan Prabowo. Fungsinya adalah mengelola seluruh aset dan investasi yang berasal dari BUMN agar lebih terintegrasi dan efisien. Saat pertama kali berdiri, Danantara masih berbagi peran dengan Kementerian BUMN. Kala itu, posisi pucuk pimpinan Danantara dijabat oleh Rosan Roeslani, sementara Kementerian BUMN masih dipegang Erick Thohir.
Namun, situasi berubah ketika beberapa pekan lalu Prabowo menggeser Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Setelah rotasi tersebut, Presiden langsung mengirimkan surat ke DPR untuk merevisi Undang-Undang BUMN, membuka jalan bagi pembentukan BP BUMN.